IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di BPOM Provinsi Lampung)

Rian, Lareanza (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di BPOM Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk obat dan makanan, sehingga banyaknya beredar industri-industri produk yang baru. Kini produsen mampu memproduksi obat dan makanan dengan jumlah yang banyak dan dapat mengedarkan ke seluruh Indonesia. Masih banyak ditemukan pada makanan dan obat yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan seperti menggunakan formalin pada makanan, boraks, pewarna, danpewarna metanil yellow. Sedangkan pada obat banyak digunakan seperti alkohol, obat palsu, dan obat keras yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?, dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Implementasi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung, telah berjalan. Sebagaimana BPOM melakukan prosedur terhadap ketentuan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Secara ketentuannya, pelaksanaan obat dan makanan ini berpacu pada aturan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Pada realitasnya, ketentuan obat dan pengawasan obat makanan ini, telah melaksanakan ketentuan pada peraturan yang ada. Karena, ketika pelaksanaan ini tidak baik, maka akan terjadi permasalahan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini akan terjadi indikasi pada kesehatan yang buruk bahkan sampai Kematian. Untuk mencegah itu terjadi, maka BPOM telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam hal Obat dan makanan. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung merupakan bagian dari siyasah tanfiziiyah. Secara pelaksanaannya, BPOM telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang�perundangan. Hal ini, dilihat dari data perjalanannya yang ada. BPOM Provinsi Lampung, telah melaksanakan kewajibannya sebagai badan yang mengawasi Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. Salah tanggung jawab BPOMialah memberikan pemahaman kepada sekolompok orang yang ingin mendaftarkan produkunya. Kata Kunci: Implementasi , Tugas dan Fungsi BPOM, Pandangan Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item