IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PERDA LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD PROVINSI LAMPUNG)

Hedrin, Rahman (2023) IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PERDA LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD PROVINSI LAMPUNG). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam penyusunan Peraturan Derah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide atau gagasan, sesuai dengan kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidang nya masing-masing. Permasalahan tidak hanya terjadi pada saat pengajuan, perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan, pengesahan peraturan daerah (Perda), namun juga lembaga yang berwenang membatalkan peraturan daerah. Menurut UU 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yakni agar berlaku mengikat untuk umum, rancangan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama, harus diajukan kepada menteri dalam negeri untuk dinilai sebagai mana mestinya. Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung Dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksamaam Pembentukkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data yang digunakan Yaitu, interview, observasi, dokumentasi, dan analisis data Kualitatif. Penulis mengambil data sample dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung Dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksamaam Pembentukkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 Di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa Mengenai pelaksanaan pembentukkan peraturan daerah Provinsi lampung, DPRD berfungsi menyusun. Perda dan RAPBD. Dalam menyusun Perda Provinsi, DPRD bersama�sama dengan Pemerintah Daerah, sementara untuk Perda Kabupaten/Kota DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mengenai usulan tentang Raperda, inisiatif bisa datang dari badang legislatif maupun badan eksekutif. Ada beberapa tahapan Pelaksanaan dalam pembentukkan peraturan daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut: Tahap Perencanaan , Dalam tahap perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan Daerah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014), Tahap Penyusunan, Rancangan perda provinsi Lampung disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik Tahap penyusunan rancangan perda provinsi Lampung, Dan Tahap Pembahasan, Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur.

Actions (login required)

View Item