ANALISIS FIQIH SIYASAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/ PUU-XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN

MUHAMMAD, DANI SETIAWAN (2023) ANALISIS FIQIH SIYASAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/ PUU-XIV/2016 TENTANG KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi secara umum (erga omnes). Putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) merupakan putusan bersyarat (conditional decision) yang paling banyak dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016. Putusan tersebut adalah berkaitan dengan perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Para pemohon dalam perkara a quo memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa“agama” tidak dimaknai juga “kepercayaan”. Para Pemohon dalam permohonan tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan�ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (legal uncertainty) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dalam konteks Indonesia sebagai negara hokum (rechtstaats). Terdapat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana analisis siyasah terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Conditionally Unconstitutional Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan. iv Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Library research ) dengan cara mengkaji terhadap peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengupulan data dengan melakukan penelusura berbagai sumber data berupa dokumentasi, pemberitaan media sosial, buku, dan jurnal. Hasil Penelitian ini untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum. Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yangbersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci. Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Mahkamah Konstitusi, Agama

Actions (login required)

View Item