PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara)

DWI, PUTRI AGUSTINI (2023) PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan serta pengurusan atas piutang tersebut. Perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Dari pengertian anjak piutang inilah, maka piutang yang dialihkan harus dibuat dengan jelas agar untuk memindahkan hak atas piutang yang semula milik debitur menjadi milik perusahaan, agar perusahaan dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas piutang yang telah di alihkan. Permasalahan awal dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di federal international finance astra cabang bukit kemuning lampung utara. Permasalahannya dapat di uraikan kedalam beberapa sub masalah terhadap penelitian, yaitu bagaimana pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan di Federal International Finance As�tra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan di Federal International Fi�nance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini langsung dilakukan dilapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini bersifat deskriftif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian yaitu bahwa pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Ke�muning Lampung Utara, belum memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu perjanjian. Debitur hanya menerima dan menolak segala perjanjian dalam pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan iii otoritas jasa keuangan yang hanya ada dalam perjanjian tertulis saja. Dan saat terjadinya kelalaian dalam pembiayaan yang berlanjut maka motor dapat di tarik oleh perusahaan. Sehingga debitur merasa dirugikan dalam pelaksanaan anjak piutang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan belum sesuai dengan perjanjian dalam hukum Islam karena syarat perjanjian belum terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah di Federal International Finance Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara, per�janjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan antara perusahaan dan pembeli. Dengan begitu kreditur menyampaikan bahwa angsuran yang sudah berjalan harus dibayar dengan kesepakatan awal dan apa�bila debitur melewati batas pembayaran maka akan ada denda setiap minggunya yang berjalan ketika hutang belum dibayar perlu adanya suatu bentuk ketetpan hukum yang mengatur pada perjanjian tersebut, dan setiap permasalahan sebelum melalui Badan Arbitrase atau pen�gadilan Agama akan dilakukannya permusyawarahan dari pihak yang terlibat agar tidak terjadi kekeliruan atau kekerasan yang tidak di inginkan. Kata Kunci : Anjak Piutang, Hiwalah, Peraturan Otoritas Jasa Keu�angan

Actions (login required)

View Item