TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TANAH (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandar Lampung)

RICHA, RACMA HILDA PUTRI (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TANAH (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Abstrak Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi bahasan, yaitu: Bagaimana peran dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani permasalahan sengketa tanah, Bagaimana Kedudukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah. penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. adalah metode deskriptifanalisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Akta jual beli sebagai akta PPAT merupakan rangkaian proses penerbitan sertipikat. Kedudukan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli bertindak pejabat publik yang membantu Kantor pertanahan dalam rangka pendaftaran hak untuk pertama kali maupun perpindahan hak. PPAT tidak mempunyai kehendak dan tindakannya senantiasa berpedoman dan berdasarkan pada kewenangan hukum publik, antara lain berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 1997, Permenag/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998. Dengan demikian tindakan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka akta-jual beli yang dikeluarkan PPAT juga dapat dimasukkan dalam kompetensi PTUN. Berdasakan prinsip-prinsi dalam peradilan Isalam atau siyasah qodhaiyyah dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim sengketa tanah sudah sesuai bahwasanya hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan prinsip peradilan dalam islam dan putusan dari PTUN dalam sengketa sengketa tanah sudah sesuai dengan Siyasah Qodha‟iyyah masuk ke dalam Teori pemisahan kekuasaan khususnya yaitu At-taqodli‟ala darojatain aw al-isti‟naf (Upaya hukum naik banding). Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, di mana boleh mengajukan kasus tersebut lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut.

Actions (login required)

View Item