ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

LEA, DITA NOVITASARI (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran serta Apakah Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Desa di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran serta Fiqih Siyasah Tanfidziyyah terhadap Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, undang-u ndang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dipahami bahwa ini bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dan diterapkan dengan baik dari segi peraturan pemerintah yang iii berada di pasal 4 nomor 11 tahun 2021 tentang pengelolaan badan usaha milik desa maupun dilihat dari segi fiqh siyasah tandfiziyyah. Alasannya terlihat dari potensi desa yang tidak kreatif dengan lahan yang tersedia, dan Pendanaan yang tidak transparan yang mengakibatkan warga tidak lagi mau mengembangkan BUMDes, akibat penyalahan dana yang di haruskan untuk mengelola BUMDes tetapi dipergunakan untuk simpan pinjam kepada pengurus yang lain seperti koperasi, terlihat di desa Kutoarjo menjadi kurang maju, dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya bisa mengembangkan desa dengan ketersediaan yang ada dan pendanaan yang jelas di tunujukan kepada masyarakat dan yang lain, tidak transparan seperti saaat ini. Dan dilihat dari fiqh siyasah tandfiziyyah tidak ada penerapan atau pelaksanaan yang optimal dalam program yang dijalankan. Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Siyasah Syar’iyyah

Actions (login required)

View Item