PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI SYARAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)

A.RIZKY, PRATAMA (2023) PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI SYARAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik yaitu pengolahan sistem administrasi publik yang baik dan terintegritas. Salah satunya adalah pemungutan suara dalam pemilihan umum. Hal itu tertuang dalam Pasal Undang-undang Nomor tahun yang menyatakan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP yang terdaftar di TPS yang bersangkutan. Undang-undang Nomor tahun sebagai produk legislatif tidak menyiapkan alternatif kebijakan mengenai pemberakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik, sedangkan kebijakan mengenai pemberlakuan E-KTP tersebut masih belum optimal dan masih banyak menemui kendala. Hal demikian menjadikan masyarakat yang tidak memiliki E-KTP dan tidak terdaftar sebagai DPT tidak bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dan bagaimana Pemberlakuan E�KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dalam perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dan Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dalam perspektif Fiqh Siyasah. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research), sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada anggota KPU dan masyarakat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politi di KPU Bandar Lampung memiliki beberapa tahapan-tahapan yaitu, pemutahiran data, pemungutan suara, penetepan hasil dan juga sengketa hasil/hukum. Salah satu tujuan kebijakan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik dalam pemilihan umum adalah untuk mencegah adanya pemilih fiktif pada pemilihan kepala daerah atau pemilih yang dimobilisasi dari luar daerah. Sedangkan pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik jika ditinjau dari perpolitikan Islam memiliki tujuan dan maksud yang iv sama dengan hukum administrasi di Indonesia yaitu pengolahan sistem administrasi publik yang baik dan terintegritas. Penerapan E�KTP sebagai syarat partisipasi politik jika dilihat dari tujuannya yaitu untuk mendorong terciptakan proses pemilihan kepala daerah yang berlandaskan musyawarah, keadilan dan kejujuran Kata Kunci : E-KTP, Partisipasi Politik, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item