SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

RIZKI, NURMANSYAH (2023) SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa lebel halal maupun keterangan non-halal. Di Indonesia sendiri pengaturan tentang jaminan produk halal terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan bagaimana sistem jaminan produk halal dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk mengetahui sistem jaminan produk halal dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analisis, yaitu meneliti buku Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Sistem Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sudah sesuai dengan konsep maslahah mursalah tujuannya sama-sama untuk kebaikan masyarakat. Yang mana definisi maslahah merupakan suatu hal yang tidak ada aturannya di dalam Al-Qur‟an dan Hadits namun, ketetapannya dapat dijadikan sebagai legislasi hukum yang tentunya untuk tujuan maslahat. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertujuan untuk memastikan kehalalan dari produk-produk yang beredar dipasaran sehingga masyarakat merasa aman dan tenang ketika ingin membeli suatu produk, karena sudah terjamin suatu kehalalannya. Kata Kunci : Sistem Jaminan Produk Halal. iv ABSTRACT Indonesia is a country that pays attention to ensuring religion and worship for its entire population. For Muslims, choosing halal products is an obligation worth worshiping. However, not all products circulating in Indonesia are guaranteed to be halal. Muslim consumers are among the parties who are disadvantaged by the large number of products without halal labels or non-halal statements. In Indonesia itself, regulations regarding halal product guarantees are contained in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The formulation of the problem in this research is how the halal product guarantee system is in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law and what the halal product guarantee system is from the maslahah murlah perspective. This research aims to find out the halal product guarantee system in Law Number 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming a Law and to find out the halal product guarantee system from the maslahah murlah perspective. The research used is library research which is descriptive analysis, namely researching the book Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Data sources in this research consist of two types, namely primary data and secondary data. Based on the results of this research, it can be stated that the Halal Product Guarantee System which is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law, is in accordance with the concept of maslahah murlah with the same aim. -together for the good of society. The definition of maslahah is something for which there are no regulations in the Al�Qur'an and Hadith, however, its provisions can be used as legal legislation which is of course for benefit purposes. The aim of enacting Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, aims to ensure the halalness of products circulating on the market so that people feel safe and calm when they want to buy something. product, because it is guaranteed to be halal. Keywords: Halal Product Guarantee System.

Actions (login required)

View Item