ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANGGOTA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

RATIH, AJENG KUSUMA WARDANI (2023) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANGGOTA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) (Studi pada BMT Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Berdirinya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) bertujuan untuk mengembangkan pola kemitraan dalam masyarakat dan upaya untuk menggalang dana masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Perlindungan anggota BMT terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hak-hak anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sumber Sejahtera Bersama di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam hukum positif dan Hukum Ekonomi Syari‟ah (HES). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BMT Sumber Sejahtera Bersama Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan bersifat deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa BMT Sumber Sejahtera Bersama dalam menerapkan perlindungan anggota, termasuk perlindungan atas hak-hak anggota yaitu dengan menyelesaikan permasalahan liquiditas dengan memberikan hak-hak anggota sesuai mekanisme yang berlaku, dan bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian simpanan wajib anggota. Jika dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‟ah, perlindungan atas hak-hak anggota, melalui: 1. Praktik Maslahat (Nadzariyah al-Maṣlaḥah) dimana ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya, namun mencakup pula masalah hubungan antara mansia dengan makhluk lainnya, 2. Keadilan, dimana menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil, dan 3. Akibat Hukum (Nadzariyah i‟tibar Al-Maal) dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi ( iwaḍ / وض َع.( ِ Kata Kunci: BMT, Perlindungan anggota, HES

Actions (login required)

View Item