TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)

PUJI, AMELIA (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kajian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam. Rumusan masalah: 1). Bagaimana Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran? 2).Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. 2). Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran sudah terimplementasikan, tetapi belum maksimal karena kurangnya sosialisasi terkait cara untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian sosial dalam menjalankan atau melaksanakan aturan yang sejalan iii dengan syariat Islam dalam pandangan Fiqh Siyasah sudah sejalan dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah karena Dinas Sosial sudah menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kata Kunci: Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item