TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 51 UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara)

Laili, Nur Rahmah (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 51 UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt. Masyarakat Lampung Pepadun sebelum melakukan pernikahan terdapat cara lain selain meminang, yaitu dengan cara sebambangan (larian) yaitu proses sebelum berlangsungnya pernikahan, dengan cara dan aturan yang berlaku pada adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun, dan Pasal 51 UU No 39 Tahun 1999. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 tahun 1999 di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 tahun 1999 di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif yang mana data penelitian dikumpulkan menggunakan instrument wawancara dan dokumentasi guna mendukung proses penelitian Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksim display dan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kebudayaan Lampung Pepadun dari hasil penelitian menunjukan bahwa perempuan yang sudah menikah di dalam kebudayaan Lampung Pepadun memiliki peran yang sama dengan ajaran yang di anjurkan oleh Rosullah SAW. Namun dalam penerapan UU No 39 tahun 1999 mengenai HAM perempuan Lampung Pepadun belum sepenuhnya bisa mendapatkan hak dan kebebasanya karena terikat oleh peraturan adat Lampung Pepadun itu sendiri. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Pasal 51 UU No 39 1999, HAM

Actions (login required)

View Item