IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.1 TAHUN 2018 TENTANGPROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT PRASEJAHTERA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)

MARIS, ZAYYANURROIHAN (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.1 TAHUN 2018 TENTANGPROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT PRASEJAHTERA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Abstrak PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai penerima manfaat PKH. Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan SDM serta merubah prilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro anggota PKH ditandai dengan label keluarga prasejahtera di rumah-rumah mereka serta dijumpai anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikanya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program tersebut sangat diperlukan pemberian hak-hak kepada anggotanya guna membantu keluar dari kehidupan prasejahtera mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, dan juga bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Penulis memfokuskan penelitan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dengan cara penelitian langsung atau field research. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, terutama pasal 6 tentang hak-hak anggota PKH. Penelitian dilakukan secara langsung dilapangan yaitu di Kelurahan Margodadi kecamatan Metro Selatan Kota Metro serta menggunakan perspektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan terutama pasal 6 tentang hak-hak kepada anggota PKH sudah berjalan baik sesuai peraturan tersebut maupun secara perspektif Fiqih Siyasah, baik untuk pemberian bantuan sosial, pendampingan PKH, serta bantuan komplementer terutama kesehatan dan pendidikan. Walaupun pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan masalah seperti kurangnya informasi yang diberikan sehingga muncul rasa kurang puas dari anggota PKH dan masyarakat. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Program Keluarga Harapan, Prasejahtera

Actions (login required)

View Item