IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)

M. TUBAGUS, AIYON RATU ADHILLAH (2023) IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah menetapkan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 68 triliun rupiah dari dana tersebut kabupaten lampung selatan mendapatkan kucuran dana sebesar 264 miliar untuk dibagikan ke 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Masalah kemudian muncul dikarnakan perwujudan dari tujuan penggunaan dana desa tentu saja tidak mudah, mengingat besarnya dana yang diberikan hingga mencapai miliaran pertahun, sehingga bukan tidak mungkin jika banyak kepala desa dan perangkat desa yang melakukan kecurangan, maka perlu adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa melalui pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti dapat dari Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Desa Sabah Balau, dan Desa Way Galih, dengan cara melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa, baik dari bentuk pengawasan maupun tahapan pelaksanaan pengawasan. Tetapi belum sepenuhnya maksimal, kurangnya jumlah personil yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah desa yang harus dilakukan pengawasan serta lemahnya kompetensi perangkat desa, berdampak pada terbatasnya kemampuan Inspektorat dalam memaksimalkan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan memiliki kesamaan dengan lembaga Al-hisbah yaitu sama-sama memiliki tugas pengawasan iii untuk memastikan segala aktifvitas tidak bertentangan dengan syariat Islam hal ini dilakukan dalam rangka menegakan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar. Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyyah Inspektorat telah melaksanakan amanah yang diberikan Kepala Daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahum 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa. Berkanaan dengan pengelolaan dana desa maka masuk dalam perspektif siyasah Maliyyah dalam hal pengelolaan dana desa, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip pengeluaran dan belanja negara pada siyasah maliyyah. Kata Kunci: Pengawasan, Dana Desa, Inspektorat, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item