ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN KEPALA OTORITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN TENTANG IBU KOTA NEGARA

HAFIZAL, AMIN (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN KEPALA OTORITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN TENTANG IBU KOTA NEGARA. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara, kembali menjadi kajian serius dalam ketatanegaran Indonesia. Polemik terjadi, ketika pemerintahan IKN bercorak otorita dipimpin oleh kepala otorita, dimana kedudukannya setingkat kementerian, dipilih oleh Presiden dan tidak ada DPRD yang mengawasi jalannya pemerintahan. Regulasi ini terdapat pada Undang-Undang No Tahun Pasal ayat ( ) dan ( ) tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penetapan kepala otorita IKN berdasarkan Undang-Undang a quo, serta untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap penetapan kepala otorita menurut Undang-Undang a quo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tekhnik pengumpulan data studi pustaka/library research. Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang a quo, dengan segala problematikanya, masih bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan terkait, serta teori desentralisasi asimetris. Kedua, pengangkatan kepala otorita ini sejalan dengan konsep ketatanegaraan Islam yaitu pengangkatan wali dalam teori Fiqh Siyasah . Kata Kunci : Ibu Kota Negara, Kepala Otorira, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Pemerintahan Daerah.

Actions (login required)

View Item