Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi kasus Pekon Mulang Mayang Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

BERLI, sutisna (2023) Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi kasus Pekon Mulang Mayang Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Abstrak Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dari sisi hukum Islam, nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah. Permasalahan dari pernikahan siri dalam skripsi ini adalah pelaksanaan dalam pembagian terhadap harta bersama dalam pernikahan. Membahas pelaksanaan dan kendala terhadap harta bersama dalam pernikahan menurut hukum Islam dan menurut Tokoh Masyarakat, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan siri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam hal pernikahan dilakukan secara siri, maka adanya harta bersama dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam, yang mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, dan bagaimana pandangan para tokoh masyarakat didesa Mulang Maya Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat dalam membagi harta bersama dari hasil pernikahan secara siri. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang diperoleh tersebut. Kajian pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat dan 2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, keduanya bersepakat dibagi secara merata dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan karena selama keduanya masih status pernikahan sama-sama bekerja untuk menghidupi keluarga. Segi hukum yang telah di atur dalam undang-undang nomor,16 tahun, 2019 menjelaskan dalam perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum dalam pembagian harta bersama diselesaikan melalui proses perantara atau perundingan suami dan istri. Dalam pernikahan siri tersebut kedudukan dalam harta bersama tidak bisa dilangsungkan secara hukum dalam pembagiannya dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum. Kata Kunci: Harta Bersama, Nikah Sirri, Perceraian iv ABSTRACT A sirri marriage is a marriage that is carried out in accordance with the requirements for the pillars of marriage in Islam, but is not registered at the Religious Affairs Office (KUA) or by the Marriage Registrar (VAT). From the perspective of Islamic law, this unregistered marriage does not result in the marriage being annulled or invalid, but from positive law this marriage is considered not to have gone through a valid procedure. The problem with unregistered marriages in this thesis is the implementation of the distribution of joint assets in marriage. Discusses the implementation and obstacles to joint property in marriage according to Islamic law and according to community leaders, especially in the event of divorce. Divorce in an unregistered marriage will cause many problems because the marriage is not registered under state law. So there will be difficulties regarding divorce and division of joint assets. In the event that the marriage is carried out in a serial manner, the existence of joint property in the marriage is regulated according to Islamic law, which recognizes the assets inherited by the husband or wife and the assets obtained during the marriage, and what is the view of community leaders in Mulang Maya village, Ngaras District, Pesisir Barat Regency in dividing joint assets from the proceeds of marriage in a serial manner. In a marriage where both husband and wife work, both have rights to the property they acquire. The studies in this research are 1. How is the implementation of the distribution of joint assets of unregistered married couples experiencing a divorce in Pekon Mulang Maya, Ngaras District, Pesisir Barat Regency and 2. How is the Islamic law review regarding the implementation of the distribution of joint assets of unregistered married couples experiencing a divorce. This research is a type of field research (Field Research) while the nature of this research is descriptive. In collecting data, researchers used primary data sources and secondary data. The results of the research show that in the implementation of the division of property between unregistered married couples who experienced a divorce in Pekon Mulang Maya, Ngaras District, Pesisir Barat Regency, both of them agreed to divide it equally and it was discussed in a friendly manner because as long as they were still married, they both worked to support the family. The legal aspect that has been regulated in law number 16 of 2019 explains that in unregistered marriages which are not legally registered, the division of joint property is resolved through an intermediary process or negotiation between husband and wife. In a serial marriage, the position in joint property cannot be legally enforced in its division because the marriage is not legally registered. Keywords: Joint Property, Sirri Marriage, Divorce

Actions (login required)

View Item