ANALISIS OUTSOURCING TENAGA KERJA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)

VIRGA, SEPTA HADI (2023) ANALISIS OUTSOURCING TENAGA KERJA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem outsourcing di Indonesia, telah berkembang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini, sistem outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa sistem outsourcing tidak lagi ada batasan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini, dimaksud adalah membatasi sebuah jenis pekerjaan yang bisa dikatakan sebagai sistem outsourcing. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak pada sebuah nomenklatur kepastian kerja yang seharusnya telah dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Maka dapat disimpulkan, sistem outsourcing di Indonesia akan menjadi kekhawatiran bagi rakyat Indonesia terhadap permasalahan kepastian kerja di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana Analisis outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung? Dan; Bagaimana Pandangan Siyasah terhadap Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung?. Hasil Penelitian ini yaitu: Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung, telah memiliki perubahan yang signifikan. Outsourcing tenaga kerja telah berubah dan dalam perubahannya terletak pada jenis pekerjaan yang tidak dibatasi sehingga mengakibatkan fleksibilitas kerja. Selanjtunya Pandangan Siyasah terhadap Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung merupakan kajian pelaksanaan kebijakan ruang lingkup siyasah tanfiziyyah. Akan tetapi, pada pelaksanaannya outosurcing memiliki permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai tidak adalah lagi jaminan pembatasan pekerjaan dalam waktu pekerjaannya di perpanjang selama lima tahun. Hal ini, akan memunculkan ketidakpastian pekerja dalam mendapatkan pekerjaan.

Actions (login required)

View Item