ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA KLASIK

ANDRI, RAHMAT (2023) ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA KLASIK. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap orang mukallaf (muslim yang sudah dikenai hukum) khususnya bagi yang mampu. Karena sifatnya yang merupakan rukun Islam di samping itu merupakan suatu ibadah yang menyangkut tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, maka dalam hal ini disediakanlah suatu fasilitas program dana talangan haji dengan landasan yuridis yang mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas dari praktek riba untuk membantu menalangi dana atau pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad qardh dan ijarah atas jasa pengurusan porsi haji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad dana talangan haji di Indonesia dan bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fatkta yang sifatnya khusus atau peristiwa�peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap akad dana talangan haji di Indonesia merupakan penggabungan antara akad qard dan ijarah. Dan pendapat ulama Klasik terhadap akad dana talangan haji adalah bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan, yang demikian adanya penggabungan dua akad yang saling bertolak belakang tujuannya, selain itu dalam praktik talangan dana haji mengandung unsur riba, yaitu mengambil manfaat dari transaksi al-qardh. iv ABSTRACT Hajj is the fifth pillar of Islam. The law of carrying it out is obligatory for every mulatto (Muslim who has been subject to the law), especially for those who can afford it. Due to its nature, which is a pillar of Islam, in addition to being a worship that involves national duties and concerns the dignity and good name of the nation, the activity of organizing the Hajj pilgrimage is the responsibility of the government, so in this case a Hajj bailout program facility is provided with a juridical basis that refers to DSN-MUI fatwa. This fatwa regulates the ability of LKS which are free from the practice of usury to help cover funds or BPIH payments for customers using qardh and ijarah contracts for Hajj portion management services. The formulation of the problem in this research is how the Hajj bailout fund agreement is in Indonesia and what is the opinion of classical ulama regarding the Hajj bailout contract. This research is library research using descriptive qualitative research methods and using inductive thinking methods. That is, an inductive thinking method uses specific facts or concrete events, then generalizations are drawn from these events. The results of the research that researchers conducted on hajj bailout contracts in Indonesia are a combination of qard and ijarah contracts. And the opinion of Classical scholars regarding the Hajj bailout contract is that this practice is not permitted, that is, there is a combination of two contracts that have contradictory aims, besides that the practice of Hajj bailout funds contains elements of usury, namely taking advantage of al-qardh transactions.

Actions (login required)

View Item