TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 31 POIN A PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Lampung)

SHABRINA, SYIFA AZMI (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 31 POIN A PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD sendiri mempunyai fungsi dalam Mambahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam peraturan BPD dalam Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa sendiri berkontribusi dalam pembuatan Peraturan Desa yang di buat berdaskan musyawarah dengan Kepala Desa. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 31 Point a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Dalam Pasal 31 poin a Perauran Menteri Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang diambil 10 orang terdiri dari 3 (tiga) anggota BPD seperti Ketua BPD Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode dan tokoh-tokoh yang ada di Desa Purworejo dan teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi fungsi dalam membuat dan merancang peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana seperti adanya peraturan desa mengenai BLT Dana Desa, Peraturan Desa mengenai Kelompok Wanita Tani (KWT) dan terealisasi dengan baik walaupun ada yang kurang efektif. Dalam fiqh siyasah Badan Permusyawaratan Desa dapat dikaitkan dengan fiqh siyasah tanfidzi’yyah mengenai Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada poin a sudah berjalan dengan baik. Sudah Amanah mengandung manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi tanggung jawab BPD, dapat dilihat dari pelaksanaan atau program-program yang sudah berjalan seperti pembuatan Peraturan Desa bersama kepala desa, dan dapat dilihat melalui data yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : BPD, Fiqh Siyasah, Fungsi BPD

Actions (login required)

View Item