PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA (Studi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)

AHMAD, FAJAR (2023) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA (Studi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kepunahan satwa liar disebabkan berkurang dan rusaknya habitat serta adanya perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi kepunahan satwa liar. Bentuk upaya pemerintah antara lain dengan adanya undang-undang yang melindungi keberadaan satwa liar serta terlibatnya Indonesia dalam beberapa organisasi yang peduli terhadap keberlangsungan satwa liar. Gajah merupakan satwa yang sangat membutuhkan keberadan hutan untuk bisa mendapatkan pakannya di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan kawasan hutan sebagai tempat berkembang biak, mencari makanannya, dan sebagai tempat untuk hidup. Kerusakan kawasan hutan yang semakin parah juga menjadi ancaman untuk kehidupan populasi gajah yang berada di dalam kawasan hutan tersebut.Sehingga terjadinya suatu rumusan masalah mengenai bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiPeran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh serta dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif Analitik yaitu yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagai mana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Secara umum sudah melakukan upaya dalam penyelesaian konflik;Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 dengan cara membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang di beri nama Sahabat Satwa Lembah Suoh.Yang mana Satgas ini bertujuan dan bertugas sebagai penjagaan kawasan pemukiman penduduk apabila kawanan gajah terlihat mendekati pemukiman, meraka akan melakukan upaya mitigasi agar tidak terjadi koflik antara gajah dan manusia.Upaya pemerintah selanjutnya adalah menurunkan Mahout (pawing gajah) beserta gajah jinak yang di berikan Pemkab (pemerintah Kabupaten) melaluipengelola Taman Nasional Way Kambas yang bertujuan untuk penggiringan gajah liar yang tidak bisa di lakukan sembarangan oleh oleh setiap orang, karna nya mahout merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan mitgasi konflik gajah dan manusia.Adanya mahout bertujuan untuk mengetahui karateristik gajah-gajah liar tersebut. Dan yang di lakukan oleh pemerintah beserta pengelola kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah dengan pemasangan GPS Collar, yaitu GPS Collar ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan gajah yang selalu berpindah tempat. Dengan adanya bantuan alat ini dapat memudahkan Tim Satgas, Mahout, serta masyarakat disekitar kawasan untuk saling berkoordinasi agar dapat menekan dampak-dampak yang di timbulkan akibat adanya konflik gajah dan manusia pada tahun 2019 sampai saat ini. Kata Kunci:Peran Pemerintah, Gajah, Manusia. ABSTRACT Wild animals are all animals that live on land, water and or in the air that still have wild characteristics, both free-living and kept by humans. The extinction of wild animals is caused by the reduction and destruction of their habitat as well as the illegal hunting and trade of animals. The Indonesian government is making various efforts to reduce the extinction of wild animals. Forms of government efforts include the existence of laws that protect the existence of wild animals and Indonesia's involvement in several organizations that care about the sustainability of wild animals. Elephants are animals that really need the existence of forests to be able to get their food in forest areas. Elephants really need the existence of forest areas as a place to breed, find food, and as a place to live. The increasingly severe damage to forest areas is also a threat to the life of the elephant population in these forest areas.So that there is a formulation of the problem about howThe Role of West Lampung District GovernmentIn Mitigating Elephant and Human Conflicts in Bandar Negeri Suoh District and the impacts arising from elephant and human conflicts in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District, West Lampung Regency?. This study aims to determineThe Role of West Lampung Regency Governmentin Mitigating Elephant and Human Conflicts in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District and the impacts arising from elephant and human conflicts in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District, West Lampung Regency. The research method used is a qualitative descriptive analytical research method that is taking problems or focusing attention on problems as they were when the research was carried out, the results of the research were then processed and analyzed to draw conclusions. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results showed that the Role of the West Lampung Regency Government in Mitigating Conflicts between Elephants and Humans in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District. In general, efforts have been made to resolve conflicts; Based on the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.48/Menhut-II/2008 by forming a Task Force (Task Force) named Friends of the Animals of the Suoh Valley. Where this Task Force aims and functions as guarding residential areas if elephant herds are seen approaching settlements, they will make mitigation efforts so that conflicts do not occur between elephants and humans. The government's next effort is to reduce the Mahout (pawing elephant) along with the tame elephants that were given by the Regency Government (District government) through the management of the Way Kambas National Park which aims to herd wild elephants which cannot be done carelessly by everyone, because mahout is one form of the government's efforts in mitigating elephant-human conflicts. The existence of a mahout aims to determine the characteristics of these wild elephants. And what is being done by the government and the managers of the Bukit Barisan Selatan National Park area is by installing a GPS collar, namely the GPS collar aims to find out the movements of elephants that are always on the move. With the help of this tool, it can make it easier for the Task Force Team, Mahout, and the community around the Bukit Barisan Selatan National Park area to coordinate with each other so that they can reduce the impacts caused by the conflict between elephants and humans in 2019 until now. Keywords:The Role of Government, Elephants, Humans.

Actions (login required)

View Item