TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN SECARA E-LITIGASI (Studi di Pengadilan Agama Metro)

Hidayatus, sholihin (2023) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN SECARA E-LITIGASI (Studi di Pengadilan Agama Metro). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 TentangPerubahan atas UU No. 14 Tahun 2007 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terahir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang�undang terhadap undang-undang dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses persidangan E-Litigasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam kasus perceraian di pengadilan agama metro dan bagaimana perbedaan dan persamaan antara proses sidang perceraian menurut E-Litigasi dan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), dan penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi bahan kajian untuk penelitian ini yaitubahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Praktek persidangan secara E-Litigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, diperoleh kesimpulan bahwa perkara putusan yang sudah di kemukakan oleh Mahkamah Agung adalah hak kekuasaan kehakiman meskipun secara praktek dilapangan dengan cara E- Litigasi/elektronik daring. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang persidangan secara E-Litigasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2019dalam perkara perceraian dilaksanakan tidak secara langsung melainkan melalui media internet, pada dasarnya ialah persidangan dilaksanakan secara tatap muka/forum terkecuali menggunakan media ketika pemanggilan kedua belah pihak terkait. Putusan tersebut dinyatakan sah menurut uu tentang kekuasaan kehakiman yang diputus nya.

Actions (login required)

View Item