ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BENDUNGAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara)

ERPANSYAH, ALIPIA (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BENDUNGAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara terdapat bendungan yang dibuat untuk pengairan sawah. Tetapi karena lokasi yang strategis praktis desa ini mengembangkan wisata bendungan sebagai tujuan wisata air yang representatif. Bendungan ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Bendungan Way Rarem. Sebelum dibuka tempat wisata, pinggiran bendungan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Lalu oleh pemerintah desa dialihfungsikan menjadi tempat wisata yang disebut Taman Wisata Way Galing. Perlu peran Pemerintah Daerah untuk membangun potensi desa menjadi desa wisata. Melalui dinas-dinas terkait, perangkat-perangkat baik berupa regulasi, perijinan, pajak dan sebagainya sehingga secara hirarkis administratif desa wisata berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Bendungan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara).” Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata bendungan di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa? Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analitis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan peran Pemerintah Desa Subik Kecamatan Abung Tengan dalam pengembangan wisata bendungan guna meningkatkan pendapatan asli desa belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah belum menjalankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Dana dalam perbaikan dan pengelolaan sementara menggunakan dana yang berasal dari pihak masyarakat setempat dengan mengandalkan tarif dari kedatangan para pengunjung yang datang ke Taman Wisata Way Galing. Dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peran Pemerintah Desa Subik Kecamatan Abung Tengan dalam pengembangan wisata bendungan belum sesuai dengan siyasah tanfidziyah. Pemerintah belum menerapkan Undang�Undang Nomor 10 Tahun 2009. Hal ini dapat menciptakan banyak kemudharatan. Setiap umat manusia harus menjaga keadaan alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan juga dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam baik dalam Al-qur’an, Hadist dan Sunnah. Dalam fiqh siyasah menjelaskan bahwa umat manusia diperbolehkan mengelola atau mengambil manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan, misalnya tetap menjaga kelestarian dan ekosistem kehidupan di alam tersebut. Kepada Pemerintah Desa Subik diharapkan lebih meningkatkan mutu sarana dan prasarana pariwisata, seperti perbaikan jalan menuju objek wisata. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Pemerintah Desa, Wisata, Pendapatan Asli Desa.

Actions (login required)

View Item