TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) PADA PEMERINTAH (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

AGITA, JULIANA (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) PADA PEMERINTAH (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara Pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Peran Jaksa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara, supaya tidak terjadi korupsi. Salah satunya Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah bagaimana tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (legal assistance) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (legal assistance) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) ditunjang dengan penelitian pustaka (Library research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala, peristiwa secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada dari data primer yang didapat dari Informan dengan cara wawancara dan data sekunder yang menjadi pelengkap sumber data primer. Menggunakan analisa metode yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (legal assistance) pada pemerintah dalam pengelolaan penyelenggaraan Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Menurut fiqh siyasah peran Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep fiqh siyasah disebut Muhtasib yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan hisbah, hisbah sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep Amar Makruf Nahi Mungkar (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Konsep Siyasah Idariyah berjalan sebagaimana mestinya pada tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum/Legal Assistance dimana dalam fiqh siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan yang memiliki tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Legal Assistance, Muhtasib iii ABSTRACT The Prosecutor's Board not only carries out the task of being a public prosecutor in criminal cases, but is also burdened in civil and administrative cases. The role of the Prosecutor is needed in the implementation of development related to the State, so that corruption does not occur. One of them is Legal Assistance (Legal Assistance) is legal services provided by the State Attorney in the form of an ongoing legal opinion on an activity submitted by the applicant and ends with a conclusion in accordance with laws and regulations. So the formulation of the problem to be solved is how the duties and functions of the State Attorney in legal assistance to the government at the Bandar Lampung State Attorney and how to review fiqh siyasah on the duties and functions of the State Attorney in legal assistance to the government at the Bandar Lampung State Attorney's Office. This type of research is field research supported by library research. This research is qualitative descriptive that describes or describes a situation, symptoms, events systematically and factually regarding the facts that exist from primary data obtained from informants by means of interviews and secondary data that complement primary data sources. Using qualitative descriptive method analysis with an inductive approach. Based on the results of the study, it was concluded that the duties and functions of the State Attorney in legal assistance to the government in managing the administration of the State are in accordance with laws and regulations in order to save and recover state wealth. According to fiqh siyasah The role of the State Attorney to provide legal assistance to the government is in accordance with Islamic teachings, namely where in the concept of fiqh siyasah is called Muhtasib which is someone in charge of carrying out hisbah, hisbah itself is an official State body authorized to resolve forms of minor offenses, which holds the concept of Amar Makruf Nahi Mungkar (enforcing the right and prohibiting the mungkar). The concept of Siyasah Idariyah runs as it should in the duties and functions of the State Attorney in legal assistance / Legal Assistance where in fiqh siyasah idariyah to measure a quality of service can be taken from the quality of service interests which have three indicators, namely simple in regulations, fast in service, professional in handling. Keywords: Legal Assistance, Muhtasib, State Attorney

Actions (login required)

View Item