ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)

MISI, SUCI YANTI (2023) ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

ABSTRAK Masyarakat Kecamatan Katibung tidak semuanya mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, dan ada juga yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Maka dari itu masyarakat Kecamatan Katibung banyak melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan. Praktik kerjasama perkebunan yang dilakukan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sama dengan kerjasama penggarapan kebun akad musâqah dalam Islam, yang mana masyarakat setempat menyebutnya dengan kerjasama paroan. Kerjasama paroan adalah kerjasama yang diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama bagi hasil. Pemilik lahan memperkerjakan petani penggarap untuk merawat dan mengurus kebunnya dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama diawal akad. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti mengenai pelaksanaan kerjasama perkebunan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya yang diperoleh dari peneliti kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan metode berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pelaksanaan kerjasama perkebunan antara pemilik kebun dan penggarap kebun yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan cara pembagian dari hasil kebun tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 50:50 setelah dikurangi biaya perawatan kebun. Sedangkan untuk modal penggarapan kebun berasal dari penggarap sesuai kesepakatan awal. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, menurut masyarakat hal tersebut iv lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil perkebunan tersebut di tinjauan dari hukum positif tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah mengenai tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian jika ditinjau dalam teori musâqah, maka tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ini bertentangan dengan syarat sahnya akad musâqah, yaitu “Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad”. Hal ini disyaratkan supaya terhindar dari ketidakpastian atau gharar. Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Musaqah v ABSTRACT The people of Katibung District do not all have their own land that can be managed, and there are also those who own land but don't have the time to manage it. Therefore, the people of the Katibung sub-district have collaborated a lot for plantation yields. The practice of plantation cooperation carried out in the Katibung District, South Lampung Regency is the same as the cooperation in cultivating musaqah contract gardens in Islam, which the local community calls paroan cooperation. Partial cooperation is cooperation that begins with the agreement of both parties to carry out production sharing cooperation. The land owner employs sharecroppers to care for and manage his garden with an agreement that has been mutually agreed upon at the beginning of the contract. So the formulation of the problem in this research is how is the implementation of plantation cooperation in the Katibung District, South Lampung Regency? And what is the analysis of sharia economic law on the implementation of plantation cooperation in the Katibung District, South Lampung Regency? The method used in this research is a descriptive qualitative method. The data source used is primary data taken directly from respondents or objects studied regarding the implementation of plantation cooperation, while secondary data is in the form of theories and legal norms and other supports obtained from library researchers. The data collection techniques used are interview and documentation methods. The data that was successfully collected was then analyzed using descriptive analysis with inductive thinking methods. Based on the results of the study, it was shown that the system of carrying out plantation cooperation between garden owners and garden cultivators was carried out by the people of the Katibung District, South Lampung Regency, namely by dividing the results of the garden according to the agreement between the garden owner and the tappers by clearly stating the yield, namely 50:50 after deducting maintenance costs. As for the capital for cultivating the plantation, it comes from cultivators according to the initial agreement. This cooperation agreement contract is carried out verbally, according to the community it is easier and does not take long than a written agreement system. So regarding the distribution of the results of the plantation, in terms of positive law, it does not contradict the applicable law. vi Meanwhile, according to sharia economic law, it is also not contradictory because it fulfills the terms and conditions of the agreement. However, regarding the absence of a deadline for the expiration of the agreement when viewed from the musaqah theory, it is not justified in Islamic law because this contradicts the conditions for the validity of the musaqah contract, namely "The length of the agreement must be explained at the time of the contract". This is required in order to avoid uncertainty or gharar. Keywords: Positive Law, Sharia Economic Law, Musaqah

Actions (login required)

View Item