PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

Walikrom, Zuljalali (2017) PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI.pdf]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Salah satu ketentuan yang cukup penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum." Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut menadampingi prinsipal dalam pertemuan mediasi. Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dijadikan sebagai objek penelitian terkait dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai revisi dari Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengetahui implementasi prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dan fantor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian lapangan menunjukkan Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perma tersebut, prosedur mediasi ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “Ishlah”, karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS: Al-Hujurat (49): 9. Faktor pendukung mediasi berasal dari para pihak yang berperkara yakni hadir dalam pertemuan mediasi, para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam serta tidak bersikap emosional melainkan bersikap pemaaf, para pihak mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Adapun penghambatnya adalah: perkara yang disengketakan sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai rasional sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, ketidak hadiran salah satu pihak.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Divisions: Fakultas Syariah > Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Depositing User: ADMINLIB PERPUSTAKAAN
Date Deposited: 07 Mar 2017 07:40
Last Modified: 07 Mar 2017 07:40
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/299

Actions (login required)

View Item View Item