IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

EDWIN, SAPUTRA (2023) IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI PERPUSTAKAAN.pdf] PDF
Download (4MB)
[thumbnail of SKRIPSI LENGKAP.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perangkat desa atau perangkat kelurahan adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan masyarakat dan membantu luah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 rumusan yang akan dilakukan penelitian yaitu; bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk janis penelitian lapangan (field research), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini, yaitu: Pertama, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dilaksanakan dengan sistem tunjuk dan mengabaikan sebagian persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga pelaksanaan Peraturan Bupati Tanggamus tersebut masih belum berjalan sempurna di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Kedua, perspektif fiqh siyasah terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun tidaklah terlalu dipermasalahkan. Menurut penulis, pemimpin merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberikan tanggungjawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Selama Kepala Dusun tersebut tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan dapat bertanggungjawab terhadap kekhalifahannya, maka ia tetap sah menjadi khalifah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 23 Aug 2023 06:25
Last Modified: 23 Aug 2023 06:25
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/29888

Actions (login required)

View Item View Item