REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

L A K O N I, Dr. (2023) REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. Doctoral thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Terjadi kesenjangan terhadap pengaturan poligami antara pria dan wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana PP No 45 Tahun 1990, pria di izinkan poligami dengan mendapatkan izin dari atasan, sedangkan bagi PNS wanita dilarang menjadi istri kedua ketiga dan keempat. Apabila terbukti maka PNS wanita akan diberhentikan secara tidak hormat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi hukum poligami dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia?; Bagaimana regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil? dan Bagaimana rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia?. Penelitian merupakan penelitian pustaka (library research), bersifat deskriptif analitis. Adapun data primer dalam penelitian adalah Al- Qur’an, Hadis, UU No 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawianan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No 9 Tahun 1975 peraturan pelaksana dari UU No 1 Tahun 1974, dan INPRES No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis penelitian ini menggunakan mashlahah Ibnu Asyur, feminis Amina Wadud dan tujuan hukum Gustav Redbruch, analisis data menggunakan teknik berpikir induktif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, Poligami dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa poligami adalah sah dibenarkan dan diperbolehkan bagi pihak-pihak yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan dan alasan-alasan alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat komulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang iv REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Perkawinan. Regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 4 (2) bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Adapun bagi pelanggar Pasal 4 (1) dijatuhi hukuman sanksi sebagaimana Pasal 15 (1) berupa salah satu disiplin berat sebagaimana dalam aturan disiplin PNS, kemudian bagi pelanggar Pasal 4 (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur prihal poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, harus ditolak dikarenkan mengandung muatan hukum yang tidak berkeadilan, terdapat diskriminasi dan ketidak setaraan gender kepada wanita sebagai subjek hukum yang mengakibat tidak tercapainya tujuan hukum sebagaimana dikonsepkan Gustav Redbrudh, yaitu tidak memenuhi nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan dalam hukum dan tidak tercapai nilai kemashlahatan sebagaimana Ibnu Asyur yaitu tidak terpenuhinya unsur fithrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (persamaan derajat), al-hurriyyah (kebebasan). Untuk mencapai kesetaraan gender, tujuan hukum dan kemashlahatan. Seyogyanya agar direkonstruksi dengan memberikan regulasi yang berkeadilan dan kesetaraan dengan menyamakan kedudukan pria dan wanita di depan hukum. Kata Kunci: Rekonstruksi; Hukum Poligami; PNS; Pembaharuan Hukum v REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Perkawinan. Regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 4 (2) bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Adapun bagi pelanggar Pasal 4 (1) dijatuhi hukuman sanksi sebagaimana Pasal 15 (1) berupa salah satu disiplin berat sebagaimana dalam aturan disiplin PNS, kemudian bagi pelanggar Pasal 4 (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur prihal poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, harus ditolak dikarenkan mengandung muatan hukum yang tidak berkeadilan, terdapat diskriminasi dan ketidak setaraan gender kepada wanita sebagai subjek hukum yang mengakibat tidak tercapainya tujuan hukum sebagaimana dikonsepkan Gustav Redbrudh, yaitu tidak memenuhi nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan dalam hukum dan tidak tercapai nilai kemashlahatan sebagaimana Ibnu Asyur yaitu tidak terpenuhinya unsur fithrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (persamaan derajat), al-hurriyyah (kebebasan). Untuk mencapai kesetaraan gender, tujuan hukum dan kemashlahatan. Seyogyanya agar direkonstruksi dengan memberikan regulasi yang berkeadilan dan kesetaraan dengan menyamakan kedudukan pria dan wanita di depan hukum. Kata Kunci: Rekonstruksi; Hukum Poligami; PNS; Pembaharuan Hukum ABSTRACT There is a discrepancy in the regulation of polygamy between men and women whose status is civil servants as stated in PP No. 45 of 1990, men are allowed to practice polygamy by obtaining permission from their superiors, while for civil servants women are prohibited from becoming second, third and fourth wives. If proven, female civil servants will be dishonorably dismissed. The problem in this research is how is the legal construction of polygamy in positive law legislation in Indonesia?; What are the regulations regarding polygamy regulations for State Civil Servants (ASN) in Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants? and How is the reconstruction of Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants and Their Contribution to the Reform of Islamic Family Law in Indonesia?. This research is a library researc, is descriptive analytical. The primary data in this study are the Qur'an, Hadith, Law No. 1 of 1974 concerning the National Marriage Law, Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, PP No. 9 of 1975 implementing regulations of Law No. 1 of 1974, and INPRES No.1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law (KHI). The analysis of this research uses the maslahah of Ibn Asyur, the feminist Amina Wadud and the legal aims of Gustav Redbruch, the data analysis uses inductive thinking techniques and is then analyzed qualitatively. The results of the research, Polygamy in positive law legislation in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, that polygamy is legally justified and permissible for parties who already have or fulfill the requirements and alternative reasons in the provisions of Article 4 paragraph (2) and the cumulative requirements in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Regulations concerning polygamy regulations for State Civil Servants (ASN) in Government Regulation Number 45 of 1990 vi REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, that polygamy for Civil Servants is regulated in Article 4 (1) that a male Civil Servant who will have more than one wife must obtain prior permission from the Official and Article 4 (2) that female Civil Servants are not permitted to become second/third/fourth wives. As for violators of Article 4 (1) are subject to sanctions as referred to in Article 15 (1) in the form of one of the severe disciplines as stipulated in the PNS disciplinary rules, then violators of Article 4 (2) are subject to disciplinary punishment of dishonorable discharge as Civil Servants. Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants which regulates the subject of polygamy for Civil Servants, must be rejected because it contains unfair legal content, there is discrimination and gender inequality for women as legal subjects which results in not achieving legal objectives as conceptualized by Gustav Redbrudh, namely not fulfilling the value of justice, the value of certainty and the value of benefit in law and not achieving the value of benefit as Ibn Asyur, namely not fulfilling the element of fithrah, al-samahah (tolerance), al-musawah (equality), al-hurriyyah (freedom). To achieve gender equality, legal goals and welfare. It should be reconstructed by providing fair and equal regulations by equalizing the position of men and women before the law. Keywords: Reconstruction; Polygamy Law; civil servants; Legal Updates civil servants; Legal Updates vii REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, that polygamy for Civil Servants is regulated in Article 4 (1) that a male Civil Servant who will have more than one wife must obtain prior permission from the Official and Article 4 (2) that female Civil Servants are not permitted to become second/third/fourth wives. As for violators of Article 4 (1) are subject to sanctions as referred to in Article 15 (1) in the form of one of the severe disciplines as stipulated in the PNS disciplinary rules, then violators of Article 4 (2) are subject to disciplinary punishment of dishonorable discharge as Civil Servants. Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants which regulates the subject of polygamy for Civil Servants, must be rejected because it contains unfair legal content, there is discrimination and gender inequality for women as legal subjects which results in not achieving legal objectives as conceptualized by Gustav Redbrudh, namely not fulfilling the value of justice, the value of certainty and the value of benefit in law and not achieving the value of benefit as Ibn Asyur, namely not fulfilling the element of fithrah, al-samahah (tolerance), al-musawah (equality), al-hurriyyah (freedom). To achieve gender equality, legal goals and welfare. It should be reconstructed by providing fair and equal regulations by equalizing the position of men and women before the law. Keywords: Reconstruction; Polygamy Law; civil servants; Legal Updates civil servants; Legal Updates خالصة ىناك تباين يف نظام تعدد الزوجات بني الرجال والنساء الذين يكون مركزىم موظفني مدنيني كما ُ ورد يف ادلذكرة رقم 44 لعام 1991 سمح للرجال مبمارسة تعدد الزوجات باحلصول ، حيث ي على إذن من رؤسائهم ، بينما على موظفي اخلدمة ادلدنية أن يصبحوا زوجة ثانية وثالثة ُُيظر ورابعة. إذا ثبت ذلك ، سيتم فصل موظفات اخلدمة ادلدنية بشكل خمزي. ادلشكلة يف ىذا البحث ىي كيف يتم البناء القانوين لتعدد الزوجات يف تشريعات القانون الوضعي يف إندونيسيا ؟؛ ما ىي اللوائح ادلتعلقة بأنظمة تعدد الزوجات دلوظفي اخلدمة ادلدنية يف الدولة (ASN (يف الالئحة احلكومية رقم 44 لعام 1991 بشأن تصاريح الزواج والطالق دلوظفي اخلدمة ادلدنية؟ وكيف يتم إعادة بناء الالئحة احلكومية رقم 44 لعام 1991 بشأن تصاريح الزواج والطالق دلوظفي اخلدمة ادلدنية ومسامهتهم يف إصالح قانون األسرة اإلسالمي يف إندونيسيا ؟. ىذا البحث ىو حبث مكتبة ، وصفي حتليلي. البيانات األساسية يف ىذه الدراسة ىي القرآن واحلديث والقانون رقم 1 لعام 1974 بشأن قانون الزواج الوطين ، والالئحة احلكومية رقم 44 لعام 1991 بشأن تصاريح الزواج والطالق دلوظفي اخلدمة ادلدنية ، والالئحة احلكومية رقم 9 لعام 1974 واللوائح التنفيذية للقانون رقم 1 لعام 1974 ، و INPRES رقم 1 لعام 1991 بشأن جتميع الشريعة اإلسالمية .(KHI (يستخدم حتليل ىذا البحث مصلحة ابن عسري والنسوية أمينة ودود واألىداف القانونية جلوستاف ريدبروش ، حيث يستخدم حتليل البيانات تقنيات التفكري االستقرائي مث يتم حتليلها نوعيا.ً مت تنظيم نتائج الدراسة ، تعدد الزوجات يف تشريع القانون الوضعي يف إندونيسيا يف القانون رقم ً 1 لعام 1974 ا بشأن الزواج وجتميع الشريعة اإلسالمية ، وأن تعدد الزوجات لو ما يربره قانوني ومسموح بو لألطر اف الذين لديهم بالفعل أو يستوفون ادلتطلبات واألسباب البديلة يف أحكام viii REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA ادلادة 4 الفقرة )2 )وادلتطلبات الرتاكمية يف ادلادة 4 فقرة )1 )من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. اللوائح ادلتعلقة بأنظمة تعدد الزوجات دلوظفي اخلدمة ادلدنية يف الدولة (ASN( يف الالئحة احلكومية رقم 44 لعام 1991 بشأن تصاريح الزواج والطالق دلوظفي اخلدمة ادلدنية ، أن تعدد الزوجات دلوظفي اخلدمة ادلدنية تنظمو ادلادة 4( 1 )اليت تنص على أنو جيب على ادلوظف ادلدين الذكر الذي سيكون لو أكثر من زوجة واحدة احلصول على إذن مسبق من ُ ادلسؤول وادلادة 4( 2 سمح للموظفات ادلدنية بأن تصبح الزوجة الثانية / الثالثة / ( أنو ال ي الرابعة. أما بالنسبة دلخالفي ادلادة 4( 1 )فيخضعون للعقوبات ادلشار إليها يف ادلادة 14( 1 )يف شكل أحد اإلجراءات التأديبية الصارمة ادلنصوص عليها يف القواعد التأديبية لنظام األمن العام ، فإن ادلخالفني للمادة 4( 2 )خيضعون لعقوبات تأديبية بسبب الفصل ادلخزي من اخلدمة ادلدنية. جيب رفض الالئحة احلكومية رقم 44 لعام 1991 بشأن تصاريح الزواج والطالق دلوظفي اخلدمة ادلدنية واليت تنظم تعدد الزوجات دلوظفي اخلدمة ادلدنية ، ألهنا حتتوي على حمتوى قانوين غري عادل ، وىناك متييز وعدم مساواة بني اجلنسني بالنسبة للنساء كأشخاص قانونيني دما يؤدي إىل عدم حتقيق األىداف القانونية كما تصورىا غوستاف ريدبرود ، أي عدم حتقيق قيمة العدالة ، وقيمة اليقني ، وعدم حتقيق الفائدة يف القانون ، مساحة ، مساواة ، احلرية. لتحقيق ادلساواة بني اجلنسني واألىداف القانونية والرفاىية. جيب إعادة بنائو من خالل توفري أنظمة عادلة ومتساوية من خالل حتقيق ادلساواة بني الرجال والنساء أمام القانون. كلمات مفتاحية: إعادة اإلعمار؛ قانون تعدد الزوجات موظفي الخدمة المدنية التحديثات القانون

Actions (login required)

View Item