TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Utara)

Mutiara, Karsella (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memperkuat UMKM yang saat itu terdampak pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan upaya Pemerintah dalam membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang terkena dampak pandemi Covid-19 sejak diberlakukannya berbagai peraturan yang membatasi kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan krisis ekonomi agar dapat kembali pada kondisi sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah: Bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021?. Serta Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UMKM dan perindustrian Kabupaten Lampung Utara serta dengan para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan sampel yang diambil berjumlah 3 orang dari dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara 15 orang pelaku UMKM, dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi krisis ekonomi dan membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dari resesi ekonomi. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan v pemberdayaan UMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM khususnya di daerah Kabupaten Lampung Utara untuk bangkit dan memperkuat kembali usaha-usahanya. Bantuan pemerintah seperti restruturisasi kredit, rekronstruksi usaha, bantuan permodalan dan bantuan lain sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Bantuan restrukturasi kredit seperti pinjaman kredit dengan program KUR yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM yaitu pinjaman modal usaha dengan bunga 6% bagi debitur yaitu pelaku UMKM. Bantuan lain seperti pegembangan usaha, kemudahan perizinan serta bantuan permodalan dalam bentuk dana. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara juga melakukan upaya seperti memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara. KATA KUNCI : Covid-19, UMKM, Peraturan Pemerintah. vi ABSTRACT This study aims to describe the efforts made by the Government in strengthening MSMEs that were then affected by the global coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic in the North Lampung Regency area. This research is a study that focuses on the Government's efforts in helping the community, especially MSME actors in North Lampung Regency who have been affected by the Covid-19 pandemic since the enactment of various regulations that limit community activities in the social and economic fields. In facing the economic crisis, the Government is expected to issue policies that can overcome economic problems and crises in order to return to conditions before the Covid-19 pandemic. Based on the problem, the resulting problem formulation is How is the government's efforts to strengthen MSMEs during the Covid-19 Pandemic through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021? And How is the Review of Fiqh Siyasah on the government's efforts to strengthen MSMEs during the Covid-19 pandemic through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021? The method used in this study is field research. The data used in this study are primary data obtained from interviews with the MSME and Industrial Cooperative Office of North Lampung Regency and with MSME actors in the North Lampung Regency area with samples taken totaling 3 people from the North Lampung Regency Cooperative and MSME Office, 15 MSME actors, and secondary data obtained from the relevant results of previous research. While the data collection methods used in this study are interviews and documentation. The government carries out various policies in dealing with the economic crisis and helping MSME players to rise from the economic recession. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the convenience, protection and empowerment of MSMEs, it is hoped that it can help MSME actors, especially in the North Lampung Regency area, to rise vii and strengthen their businesses. Government assistance such as credit restructuring, business restructuring, capital assistance and other assistance in accordance with current conditions. Credit restructuring assistance such as credit loans with the KUR program provided by the government to MSME actors, namely business capital loans with 6% interest for debtors, namely MSME actors. Other assistance such as business development, licensing facilities and capital assistance in the form of funds. The Cooperatives and MSMEs Office of North Lampung Regency also makes efforts such as providing training and coaching for MSME actors in North Lampung Regency KEYWORDS: Covid-19, MSMEs (UMKM), Government Regulations.

Actions (login required)

View Item