TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)

MUHAMMAD, HASAN (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD telah diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014. Peneliti ingin mengetahui seberapa berjalannya fungsi pengawasn DPRD tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan undang-undang?; (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan undang-undang, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu anggota dan staf DPRD Kota Bandar Lampung. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah berjalan cukup baik, namun secara umum masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan lagi, dilihat dari aspek komunikasi di dalam internal pemerintahan itu sendiri baik itu DPRD maupun Pemerintah Daerah selaku eksekutif dalam mengaloksaikan APBD. Dan peran DPRD Kota Bandar Lampung masih belum efektif jika ditinjau dari konsep fiqh siyasah yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat pada kepentingan masyarakat yang masih belum sepenuhnya disampaikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah yang berlandaskan kemaslahatan umat. Kata kunci : DPRD Kota Bandar Lampung, APBD, Pemerintah Daerah

Actions (login required)

View Item