TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwsata Kabupaten Lampung Barat)

Fajar, Ashysham (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA (Studi Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwsata Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Lampung Barat merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Lampung yang terdapat potensi pariwisata yang perlu untuk dikembangkan dan memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah, wilayah yang memiliki berbagai cagar alam, taman, gunung tertinggi di lampung serta keindahan danau ranaunya menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai tujuan destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Berdasarkan Hal tersebut pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat harus sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai wewenang dalam membangun dan mengembangkan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematsis, teratur dan mendalam, dengan mengangkat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata belum terlaksana dengan maksimal karena terdapat kendala seperti masih terbatasnya lahan, lemahnya sumber daya kepariwisataan, kelembagaan kepariwisataan yang belum optimal dan kurangnya anggaran dana. Kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya finansial (anggaran dana) menjadi penyebab tidak terlaksananya Perda Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata secara maksimal. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dikatakan sudah sesuai dengan fiqh siyasah tanfidziyyah namun belum berjalan secara optimal karena pelaksanaannya belum bisa memberikan kemaslahatan untuk kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kata kunci: Fiqh Siyasah, Pariwisata, RIPPDA

Actions (login required)

View Item