TINJAUAN FIKIH SIYASAHTENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)

Hasmalina, Pegi (2018) TINJAUAN FIKIH SIYASAHTENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI_PEGI.pdf] PDF
Download (423kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (rechtsstaat) dan tidak mendasarkan atas kekuasaanya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di depan hukum Hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembagalembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Dalam artian tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain, dalam sistem pemerintahan yang modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sedangkan fikih siyasah sendiri tidak melarang pemberian pengampunan bagi hukuman yang ringan. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana korupsi dan bagaimana tinjauan fikih siyasah tentang hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif analitist, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan. Kemudian yang terkumpul diolah melalui prosesediting, coding dam sistematika data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis masalah dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian yang didapat, bahwa pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden merupakan salah satu dari hak prerogatif presiden dan pemberian grasi pada dasarnya bertujuan memberikan ampunan juga mengkoreksi pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. dan di dalam fikih siyasah sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang pengampunan tetapi pengampunan diatur lebih dalam di dalam hukum pidana Islam yang di dalamnya hanya mengenal pemaafan hanya untuk pelaku kejahatan ta’zir.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: Users 516 not found.
Date Deposited: 10 Jan 2018 03:10
Last Modified: 10 Jan 2018 03:10
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2933

Actions (login required)

View Item View Item