PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN HIPPUN PEMEKONAN (Studi Pada Kegiatan Gempungan, Desa Batutegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus)

AGUS, PRASETYO (2023) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN HIPPUN PEMEKONAN (Studi Pada Kegiatan Gempungan, Desa Batutegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (12MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN HIPPUN PEMEKONAN OLEH AGUS PRASETYO Dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa batutegi masih belum optimal, dimana output peraturan desa yang dikeluarkan terbillang minim yang seharusnya menghasilkan tujuh peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan sesuai PP No 72 Tahun 2005, BPD desa batutegi hanya menghasilkan dua peraturan desa yakni peraturan tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dan peaturan tentang Badan Usaha Millik Desa (BUMDES). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi oleh Badan Hippun Pemekonan (BHP)/BPD desa Batutegi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pengamatan, observasi, wawancara dan data lainnya. Hasil penelitian pelaksanaan fungsi legislasi oleh BHP desa Batutegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus sudah berjalan namun dengan hasil yang kurang baik, dimana hasil keluaran peraturan desa sangat minim yakni hanya dua peraturan sedangkan diatur dalam PP no 72 tahun 2005 ada tujuh peraturan desa yang wajib di ciptakan oleh BHP. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi BHP desa Batutegi melalui tiga tahap yaitu inisiasi,sosio-poitiis, dan yuridis, pada tahap inisiasi BHP menciptakan program gempungan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta observasi secara langsung guna melihat kondisi social dan ekonomi masyarakat, pada tahap sosio-politis BHP bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat merumuskan peraturan desa dalam Musyawarah Desa (MusDes), dan pada tahap yuridis BHP bersama kepala desa mengesahhkan rancangan peraturan yang telah di musyawarahkan,selanjutnya untuk di evaluasi oleh Bupati. Kata Kunci : Pelaksanaan, Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa iii ABSTRACT IMPLEMENTATION OF LEGISLATION FUNCTION OF BADAN HIPPUN PEMEKONAN BY AGUS PRASETYO In the implementation of the legislative function of the BPD of batutegi village is still not optimal, where the output of village regulations issued is minimal. which was supposed to produce seven regulations related to the government in accordance with PP No. 72 of 2005, the Batutegi Village BPD only produced two village regulations, namely the regulation on the Medium-Term Development Plan (RPJM) and the regulation on Village Millik Business Entities (BUMDES). So that the researchers want to know how the implementation of the legislative function by the Hippun Pemekonan Agency (BHP) / BPD of Batutegi village This research uses a qualitative research method which is descriptive analytics. In addition to being descriptive-analytic, this research also uses a qualitative approach. The data obtained in this study came from observations, observations, interviews, and other data. In the implementation of the legislative function of BHP Batutegi village through three stages, namely initiation, socio-politics, and juridical, at the initiation stage BHP creates a gempungan program to absorb community aspirations and direct observation to see the social and economic conditions of the community, at the socio-political stage BHP together with the village government and community leaders formulated village regulations in the Village Deliberations (MusDes), and at the juridical stage BHP together with the village head passed the draft regulations that had been discussed, then for evaluation by the Regent. Key words : Implementation, legislation, Village Consultative Body

Actions (login required)

View Item