ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

DESTIANINGSI, Askani (2023) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah menerapkan standar resmi transaksi menggunakan QR Code melalui QRIS. Perlu adanya kehati-hatian terhadap tindak pidana seperti sabotase akun pengguna QR Code, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Atas permasalahan yang ada, posisi sebagai konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan, untuk itulah perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan QRIS menjadi penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS yang aman dan kondusif. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 3) Bagaimana komparasi perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah? Metode yang digunakan adalah kualitatif, termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), metode mengumpulkan data adalah dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan. Hasil penelitian: Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif terdapat dua peraturan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 21/18/PADG/2019. Pasal 24 mengatur tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci, hanya menyesuaikan dengan peraturan sebelumnya. Ditinjau dari teori sadd dzari’ah terkait pengumpulan data pribadi semula diperbolehkan karena mengandung kemanfaatan, tetapi dalam tujuan yang akan dicapainya berpotensi dapat berakhir kemafsadatan bila tanpa adanya perlindungan dari Pemerintah. Komparasi persamaan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah adalah sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum bagi konsumen mengenai data pribadi. Perbedaannya hukum Islam bersifat melindungi secara preventif sedangkan hukum positif menjelaskan secara preventif dan represif. Kata kunci: QRIS, Perlindungan Konsumen, Dzariah. iv ABSTRACT The government implements an official standard for transactions using the QR Code through QRIS. There needs to be caution against criminal acts such as sabotage of QR Code user accounts, theft and misuse of personal data. Due to the existing problems, the position of a vulnerable consumer becomes the party that is harmed, for this reason protection for consumers who use QRIS is important for the implementation of safe and conducive QRIS-based non-cash payment transactions. The problems of this research are: 1) What is the legal protection for consumers in non-cash payment transactions based on QRIS from a positive legal perspective? 2) What is the legal protection for consumers in non-cash payment transactions based on QRIS from the Perspective of Sharia Economic Law? 3) What is the comparison of legal protection for consumers in QRIS-based non-cash payment transactions from a Positive Legal Perspective and Sharia Economic Law? The method used is qualitative, including the type of library research. The method of collecting data is documentation by searching and collecting books or writings related to the object of discussion. Research results: Legal Protection for Consumers in Non-Cash Payment Transactions based on QRIS Positive Legal Perspective, there are two regulations, namely preventive and repressive legal protection. Bank Indonesia issued PADG No. 21/18/PADG/2019. Article 24 regulates the procedure for imposing sanctions for violations of obligations, but is not explained in detail, only adjusting to the previous regulations. Judging from the sadd dzari'ah theory regarding the collection of personal data, it was originally permissible because it contains benefits, but in terms of the goals to be achieved, it has the potential to end in harm if there is no protection from the Government. Comparison of positive legal equations and Islamic economic law is that they both regulate the issue of legal protection for consumers regarding personal data. The difference is that Islamic law is protective in a preventive manner while positive law explains in a preventive and repressive manner. Keywords: QRIS, Consumer Protection, Dzariah.

Actions (login required)

View Item