TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM STABILITAS HARGA (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampun

LUKI, FIKRI (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM STABILITAS HARGA (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampun. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Satgas pangan adalah budaya konsumtif masyarakat menjelang hari-hari besar yang mengakibatkan naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang beranggotakan Polda Lampung dan dinas terkait. Target satgas pangan antara lain mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga keamanan pangan dan memastikan ketersediian barang kebutuhan pokok tercapai. Adapun rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)?. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) dan mengetahui pandangan hukum Islam pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif normatif analitis yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang dengan sampel sebanyak 10 orang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga Satuan Tugas Pangan di Provinsi Bandar Lampung beragam sesuai dengan divisi tempatnya bekerja, Bagian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tugasnya dalam Satgas Pangan melakukan sidak selama 3 (tiga) bulan sekali dan juga hari-hari besar. Dinas Koperindag juga mengatakan bahwa untus kasus pangan di Provinsi Lampung itu minim (tidak banyak). Bagian Dinas Ketahanan Pangan iii memiliki tugas untuk memeriksa barang yang dijual, mulai dari kondisi produk makanan ringan, makanan siap saji dan olahan, berikut dengan izin edar serta kedaluwarsa. Selain mengatasi dugaan penimbunan kartel, juga menekan praktik penyelundupan bahan pokok dan mengontrol bahan-bahan berbahaya, barang kedaluwarsa, barang daur ulang, dan barang milik distributor. Bagian MUI adalah agar jangan sampai masyarakat memakan makanan yang tidak layak, dan terkontaminasi virus serta lainnya serta menstabilkan harga pangan. Pandangan hukum Islam terhadap peran satuan tugas pangan dalam stabilitas harga bahan pokok dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017 di Provinsi Lampung sesuai dengan hukum Islam. Dengan alasan bahwa dalam Islam pedagang tidak boleh dzalim dalam menentukan harga. Oleh karena itu, hadirnya satgas pangan dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Stagas pangan dalam hal ini harus mematuhi ketentuan syariat bahwa atau menerapkan amar ma’ruf nahi munkar Kata Kunci : Hukum Islam, Pengawasan, Polda Lampung, Stabilitas Harga iv ABSTRACT The food task force is a consumptive culture of the community ahead of holidays which results in rising prices for staple goods consisting of the Lampung Regional Police and related agencies. The targets of the food task force include controlling the prices of staple goods, ensuring the smooth distribution of staple goods, maintaining food security and ensuring the availability of staple goods is achieved. The formulation of the problem is, How is market supervision and consumer protection in price stability (Studies on the Lampung Police Food Task Force)? and What is the view of Islamic law on market supervision and consumer protection in price stability (Studies on the Lampung Police Food Task Force)?. Based on this, this study aims to determine market supervision and consumer protection in price stability (Study on the Lampung Police Food Task Force) and to find out the views of Islamic law on market supervision and consumer protection in price stability (Study on the Lampung Police Food Task Force). This research is a type of qualitative research with the nature of analytical-normative descriptive research, namely fact-finding with interpretations that aim to provide a systematic, actual and accurate description, description, or painting regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated. The population in this study amounted to 110 people with a sample of 10 people. The analytical method used is a qualitative method with an inductive way of thinking. The findings in this study indicate that market surveillance and consumer protection in the price stability of the Food Task Force in Bandar Lampung Province varies according to the division in which they work. also big days. The Koperindag Office also said that the number of cases involved in food cases in Lampung Province was minimal (not much). The Food Security Service has the duty to inspect the goods being sold, starting from the condition of snack products, ready-to-eat and processed foods, along with distribution permits and expiration dates. In addition to overcoming allegations of cartel hoarding, it also suppresses the practice of smuggling of basic v commodities and controls hazardous materials, expired goods, recycled goods and goods belonging to distributors. MUI's part is to prevent people from eating food that is not proper, and contaminated with viruses and others, and to stabilize food prices. The view of Islamic law on the role of the food task force in the price stability of basic commodities in the Order of the Chief of Police Number Sprin/854/VI/2017 in Lampung Province is in accordance with Islamic law. On the grounds that in Islam traders should not be tyrannical in determining prices. Therefore, the presence of the food task force can stabilize the price of basic commodities in the market. Food Stagas in this case must comply with the provisions of the Shari'a or implement amar ma'ruf nahi munkar Keywords: Islamic Law, Supervision, Polda Lampung, Price Stability

Actions (login required)

View Item