ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

PITRI, PATMAWATI (2023) ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan perkawinan beda agama kerap menjadi konflik dikarenakan maraknya perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun dalam kalangan artis. Dalam hal ini sudah jelas dilarang oleh agama, baik agama Islam maupun agama selain Islam begitu juga dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen) untuk memberikan izin pernikahan beda agama untuk di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan memberikan izin/dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama. Adapun permasalahan yang dibahas skripsi ini, Pertama Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby? Kedua Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby? Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Jenis penelitian Kepustakaan (library research), berdasarkan jenis sumber data primer dan sekunder, primer yaitu data asli yang diperoleh dari Penetapan permohonan perkawinan beda agama di Pengandilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sekunder dalam penelitian ini meliputi buku jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini adalah, Pertama, dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/K/Pdt/1986, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kedua, menurut Hukum Islam dengan tegas melarang adanya perkawinan beda agama berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5, dan juga tidak sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu maqashid syari’ah bertentangan dengan pemeliharaan agama, pemeliharan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, serta pemiliharaan harta yang menyatakan mudarat lebih besar dari pada manfaat yang akan diperoleh. Akan tetapi, ada sebagian madzhab yang membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, yaitu Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i dengan membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab dengan syarat laki-laki itu memiliki iman yang kokoh. Dalam Hukum Positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Pasal 44 melarang adanya perkawinan beda agama. Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif.

Actions (login required)

View Item