PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Rizka, Puji Wahyuni (2023) PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemutihan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya akibat pandemi covid-19 dengan memberikan pembebasan sanksi keterlambatan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB. Namun dilihat dari realisasinya, pemerintah belum bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pemutihan pajak PKB dan BBNKB, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan kebijakan pemutihan pajak, dan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemutihan pajak ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bapenda Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak di Lampung belum berjalan secara maksimal berdasarkan analisis empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III. Adanya kebijakan pemutihan pajak, terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap penerimaan PKB pada tahun 2021, namun belum dapat memaksimalkan penerimaan PAD dikarenakan realisasi penerimaan PKB dan PAD pada tahun 2021 belum mencapai target. Faktor pendukung dalam penerapan kebijakan ini adanya dukungan dan kerjasama dari banyak pihak, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan antusiasme masyarakat dalam menyambut kebijakan ini. Faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi, belum bisa membayar pemutihan pajak melalui online, pandemi covid-19, kurangnya kesadaran wajib pajak. Implementasi kebijakan PKB dan BBNKB sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat maslahah mursalah karena dapat memberikan kemaslahatan baik pemerintah maupun wajib pajak. Kata Kunci : Pemutihan pajak, PAD, maslahah mursalah. ABSTRACT Tax bleaching is an effort made by the government to help people who have not fulfilled their vehicle tax obligations due to the covid-19 pandemic by providing exemption from late sanctions with the aim of increasing revenue from the PKB and BBNKB sectors. However, judging from the realization, the government has not been able to maximize revenue from the PKB and BBNKB sectors. This study aims to analyze the implementation of PKB and BBNKB tax bleaching policies, to find out the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of tax bleaching policies, and to analyze the implementation of tax bleaching policies in terms of maslahah mursalah. The research used descriptive qualitative methods with interviews and documentation as data collection techniques. This research was conducted at the Lampung Province Bapenda Office. The results showed that the tax bleaching policy in Lampung has not run optimally based on the analysis of four indicators of successful policy implementation according to Edward III. With the existence of the tax bleaching policy, there was a significant increase in PKB revenue in 2021, but it has not been able to maximize PAD revenue because the realization in 2021 has not reached the target. Supporting factors in implementing this policy are the support and cooperation of many parties, the use of information systems and technology, and the enthusiasm of the community in welcoming this policy. The inhibiting factors are economic factors, not being able to pay tax bleaching online, the covid-19 pandemic, lack of taxpayer awareness. The implementation of PKB and BBNKB policies is in accordance with the theory and requirements of maslahah mursalah because it can provide benefits for both the government and taxpayers. Keywords: Tax bleaching, PAD, Maslahah mursalah.

Actions (login required)

View Item