STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN PERCERAIAN (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam)

AULIA, RIZKIANA (2023) STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN PERCERAIAN (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim yang terletak di Asia Tenggara dengan mengikuti aliran madzhab Syafi'i. Namun, peraturan tentang perceraian seperti cerai dan talak memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini tentu bukan tanpa alasan. Untuk itu perlulah mengetahui mengapa perbedaan tersebut bisa muncul mengingat kedua negara ini berpedoman dengan hukum islam yang sama. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan cerai talak dan cerai gugat dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam dan bagaimana persamaan dan perbedaan perundang-undangan tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui Undang-undang perceraian Indonesia dan Brunei Darussalam serta apa saja persamaan dan perbedaan perundang-undangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis komparatif didasarkan pada riset pustaka (Library Research) atau data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian dan Peraturan Negara Brunei Darussalam yang diatur dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan talak dan cerai di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya di Indonesia proses mediasi menjadi prosedur sidang perceraian. Akibat pasca perceraian bagi wanita ialah idah bagi perempuan, kecuali perceraian Qobla al-Dughul maka tidak ada masa idahnya. Selanjutnya ketentuan talak dan cerai di Brunei Darussalam memperbolehkan perceraian diluar sidang pengadilan. Namun dalam tempo tujuh hari haruslah melaporkan perceraian tersebut. Jika tidak melaporkan lebih dari tujuh hari maka ada sanksi terhadap pelangaran itu. Dalam proses persidangan ada pula proses mediasi namun mediasi iii hanya dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju dengan perceraian. Brunei memberikan masa idah bagi perempuan yang bercerai qobla dughul. Persamaan dan Perbedaan Undang-undang Perceraian Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu, persamaan pertama, sama-sama mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Kedua, adanya mediasi dan adanya hakam. Perbedaan pertama, perceraian di Indonesia harus dilakukan didepan pengadilan. Di Brunei perceraian boleh dilakukan diluar pengadilan. Kedua, Indonesia tidak memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan perceraian. Brunei Darussalam memberikan sanksi pelanggaran aturan perceraian. Ketiga, Indonesia tidak memberikan masa idah bagi wanita yang bercerai Qobla al-Dughul. Brunei menetapkan masa idah bagi wanita yang bercerai Qobla al-Dughul. Keempat, Mediasi menjadi prosedur dalam sidang perceraian di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam mediasi hanya dilakukan apabila hanya satu pihak saja yang setuju atas perceraian. Kata kunci: Cerai Talak, pengadilan, Undang-undang

Actions (login required)

View Item