HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Nisa, Choirun (2018) HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (1MB)

Abstract

Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara, dalam kehidupan bernegara masyarakat memiliki hak politik seperti hak memilih dan dipilih.Oleh karena itu setiap negara menjamin hak politik tiap warga negara nya tanpa membedakan agama, akan tetapi mengenai hak dipilih non Muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi didalam hukum Islam karena perbedaan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer untuk itu perlu adanya pembahasan yang mendetail mengenai kebolehan seorang non Muslim menjadi pemimpin Dari latar belakang diatas penyusun mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah hak hak politik warga negara non Muslim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, serta adakah perbedaan dan persamaan hak-hak politik warga negara non Muslim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dan kegunaan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang hak-hak politik warga negara menurut hukum Islam dan hukum positif, dalam bidang akademik diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam dan hukum positif dalam hak dipilih warga negara non Muslim yang secara langsung dapat merespon kenyataan yang terjadi pada masa kini. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian LibraryResearch dengan pendekatan normatif serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Al-Qur’an , Hadist serta pendapat ulama dan ahli hukum di Indonesia. Pada tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, adapun data-data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Temuan penelitian ini mengenai hak politik warga negara non Muslim mengenai hak dipilih di dalam hukum Islam non Muslim berhak dipilih menjadi pemimpin atas kaum Muslim dimana penamaan kaum dzimmi pada zaman klasik dikarenakan banyaknya peperangan pada zaman itu antara Muslim maupun non Muslim, begitu juga larangan dipilih berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51 yang hanya berlaku dalam konteks peperangan dan tidak relevan diterapkan pada zaman sekarang dimana hak asasi manusia telah diatur didalam Undang-Undang karna Islam mengusung prinsip persamaan.Sedangkan di dalam hukum positif tidak ada satupun syarat dan peraturan yang dapat menghalangi non Muslim menjadi pemimpin. Meskipun dari kedua hukum sama-sama mengakui hak politik non Muslim dan kedua hukum ini mengakui kesetaraan bagi seluruh warga negara akan tetapi kedua sumber hukum ini berbeda hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist sedangkan hukum positif bersumber dari barat.Akan tetapi hukum Islam membela hak-hak non Muslim sebagai keturunan Adam karena Islam mengakui prinsip kemuliaan manusia sedangkan hukum positif membela hak-hak warga negara non Muslim karena itu termasuk hak asasi manusia yang sudah didapatkan dari mereka lahir.

Actions (login required)

View Item