ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)

FERI, FERNANDO (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi serta sarana untuk menjawentahkan nilai kedaulatan rakyat. Namun sebagai wujud dari dinamika pemilihan umum tentunya sering kali mengalami adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik peserta calon, tim kampanye, maupun panitia pelaksana. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan analisis fiqh siyasah terhadap penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dalam penanganan pelanggaran Pilkada/Pemilu di Kota Bandar Lampung, Bawaslu memiliki peranan untuk mengawasi penyelenggaran pilkada/pemilu. Apabila ditemukan laporan suatu pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pilkada/pemilu maka bawaslu memiliki peran untuk mengidentifikasi dan meneruskan pelanggaran tersebut ke pihak yang lebih berwenang agar dapat diberikan suatu keputusan. Analisis Fiqh Siyasah terhadap penanganan pelanggaran pemilu yaitu sesuai dengan siyasah tanfidziyah yang merupakan sub-bagian dari siyasah dusturiyyah. Berdasarkan hal tersebut menurut analisis fiqh siyasah dimana yang berarti bawaslu memiliki peranan untuk penyelenggara peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan umat. Bawaslu sebagai ulul amri harus dapat mengawasi jalannya pilkada dan berlaku adil serta netral kepada setiap calon pemimpin daerah tersebut. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pemilu/Pilkada, Bawaslu

Actions (login required)

View Item