ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANAAN TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN LAMPUNG BARAT (Studi di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat)

Hardiawan, Sahrodi (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANAAN TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN LAMPUNG BARAT (Studi di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Taman Nasional Bukit Barisan selatan (TNBBS) merupakan satu nama hutan Kawasan yang terletak di kabupaten Lampung Barat. Hutan kawasan adalah wilayah tertentu yang keberadaannya sebagai hutan tetap. perlindungan hutan adalah suatu Tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil oleh perbuatan manusia maupun alam. Pengawasan hutan juga sangatlah penting yang sudah diatur dalam peraturan bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang UPT kesatuan pengelola hutan lindung Liwa Lampung Barat. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Implementasi terhadap peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 tahun 2014 tentang perlindungan hutan di Hutan Lindung Liwa Lampung Barat dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Terhadap masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan (Field Reaserch) atau meggunakan jenis penelitian empiris. Sumber datayang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Data Primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi yang dianggap tepat untuk diambil datanya. 2) Data Sekunder, yaitu semua data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa UPT KPH Liwa masih memiliki kendala dan permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan, dan masih kurangnya minat masyarakat untuk melestarikan hutan. Upaya yang dilakukan oleh UPT KPH Liwa untuk menerapkan perda yakni mengajak masyarakat iii untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan terutama hutan lindung yang ada diwilayah kabupaten lampung barat. Tetapi masih saja ada oknum yang tetap tidak mentaati arahan dan ajakan dari UPT KPH tersebut, sehingga masih banyak terjadi pembajakan hutan terutama masalah pemburuan hewan dan penebangan pohon dikawasan hutan lindung. Dalam pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 Tentang UPT KPH Liwa yakni sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan, hanya saja masyarakat disekitar kawasan hutan yang belum mematuhinya. Kata Kunci : Perbut, UPTD KPH Lampung Barat, Pengelolaan Hutan

Actions (login required)

View Item