TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

NENDY, ANDINA BUDIMAN NOERLAILY (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Dalam mewujudkan demokrasi dan otonomi ditingkat kampung. Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti dimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih belum efektif dikarenakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 31 mengenai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang masih belum dilaksanakan dengan kendala komunikasi antara para anggota dan aparat kampung pula kurangnya sumber daya manusia (SDM). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dan 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis serta data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi data diolah dengan cara editing dan sisitematis dan dianalisis dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti dalam penyampaian aspirasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung belum terlaksana dengan baik, Badan Permusyawaratan Kampung Umpu Bakti belum menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disampaikan langsung kepada Kepala Kampung dalam musyawarah. Produk hukum yang seharusnya berdasarkan aspirasi masyarakat yang masuk belum ada sama sekali. Banyak kendala yang ditemui di lapangan, seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komunikasi antar anggota Badan Permsuaywaratan Kampung itu sendiri. sebagaimana Dalam fiqh siy ̅sah mengenai fungsi Badan Permusyawartan Kampung merupakan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para pemimpin dan keterwakilan masyarakat untuk menemukan suatu kebijakan yang harus dikeluarkan dalam bermasyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Kampung. Dalam kaitannya dengan siy ̅sah tanfidziyyahyaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Kata kunci: Badan Permusyawartan Kampung, Fiqh siyasah, Tanggamus.

Actions (login required)

View Item