ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEHALALAN PRODUK MAKANAN YANG DIJUAL SECARA ONLINE (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)

AMIN, RAIS (2023) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEHALALAN PRODUK MAKANAN YANG DIJUAL SECARA ONLINE (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersinergi dalam upaya memberikan regulasi terhadap makanan dan minuman yang beredar di Indonesia melalu pemasaran secara langsung ataupun melalui media online, pesatnya kemaju bisnis online yang digeluti masyarakat saat ini menjadi salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Dibalik banyaknya kemudahan dan jangkauan yang tak terbatas bisnis makanan melalu online banyak pegiat bisnis makanan online yan tidak memperhatikan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis peran LPH, LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara online, untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online. Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan jenis penelitian dokumentasi, wawancara dan observasi, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara dengan data primer berasal dari hasil wawancara kepada satgas BPJPH dan LPPOM MUI, Hasil penelitian ini Peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, melalui sekema sefl-declare pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual Secara Online dilihat dari sudut padang teori implementasi belum terimplementasi sepenuhnya masih banyak kekurangan dari faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan dan anggaran dalam mengimpementasikan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual seacara online, pendukung sekarang dengan adanya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan hambatan tidak ada regulasi langsung kerjasama dengan para pengelola server aplikasi bisnis online, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikat halal. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kehalaan produk makanan yang dijual secara online, kehalalan produk yang di jual melalui online ataupun offline tanpa sertifikat halal MUI dikatagorikan syubhat, Menurut Imam Nawawi melakukan syubhat bentuk menyepelekan hukum tanpa disadari telah melakukan yang haram. Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Produk Makaanan Online, Hukum Ekonomi Syariah viii ABSTRACT The Halal Product Guarantee Agency is synergizing in an effort to provide regulation of food and beverages circulating in Indonesia through direct marketing or online media. The rapid advancement of online business that people are currently engaged in is one of the potential industries that offers many conveniences and lucrative benefits. Behind the many conveniences and unlimited reach of the food business online, many online food business activists who do not pay attention to Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) have required products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia to be halal certified.This study aims to analyze the role of LPH, LPPOM, and MUI in the implementation of halal certification on food products sold online, to analyze the supporting and inhibiting factors in the application of Law Number 33 of 2014 to food products sold online, and to find out the sharia economic law regarding the halalness of food products sold online.The research methodology that the author uses is qualitative with the type of research documentation, interviews, and observations. The author goes directly to the field to make observations and interviews with primary data derived from the results of interviews with the BPJPH task force and LPPOM MUI. The results of this study The role of LPH, LPPOM, and MUI in the implementation of halal certification on food products sold online, through the sefl-declare scheme, has not been fully implemented from the point of view of the implementation theory. There are still many shortcomings from the human resource factor, equipment, and budget resources in implementing the implementation of halal certification on food products sold online. Supporting and Obstacle Factors to the Implementation of Law Number 33 of 2014 on Food Products Sold Online: Supporters now with the existence of the Halal Product Process Assistance Agency; Obstacles: There is no direct regulation of cooperation with online business application server managers; lack of public understanding of halal certificates; Analysis of Sharia Economic Law on the halalness of food products sold online: the halalness of products sold online or offline without MUI halal certificates is categorized as syubha. According to Imam Nawawi, doing syubhat is a form of underestimating the law without realizing that it has done haram. . Keywords: Halal Product Guarantee, Online Food Products, Sharia Economic .Law

Actions (login required)

View Item