IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semungguk, Kabupaten Way Kanan)

Melisa, sudirman (2023) IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semungguk, Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (12MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

ABSTRAK Way Kanan dikenal memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang ada mampu menopang perekonomian, tidak terkecuali juga pemerintah daerah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki tersebut adalah kekayaan alam berupa tambang. Pertambangan di Way Kanan sudah ada sejak lama membantu perekonomian daerah, namun selama berjalanannya kegiatan pertambangan pemerintah setempat sepertinya lupa akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Penegakan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambangan bagaikan dua sisi mata uang. Disatu sisi pemerintah membuat ketentuan terhadap revitalisasi lingkungan disisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan pasca tambang. Akibatnya pemerintah daerah harus inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Pemerintah daerah setempat dianggap kurang tegas dalam mengatasi terkait permasalahan ini, akibatnya berdampak sangat buruk bagi lingkungan area berakas pertambangan, lahan yang tadinya dipenuhi pepohonan dan aliran sungai kini terbengkalai dan mengalami kerusakan lingkungan. Berdasarkan pada penjelasan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini pertama,bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan, yang kedua bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan. Tujuan Penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki lahan pasca pertambangan. Yang kedua, untuk mengetahui Implementasi pasal 32 perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 tentang Kewenngan penyelenggaraan usaha Pertambangan Umum perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu pengamatan dan pencatatan mengenai peristiwa-peristiwa yang diselidiki Sumber data penelitian ini yaitu. Data Primer adalah yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer ini didapatkan dari hasil dokumentasi, wawancara, dan hasil observasi di Desa Ojolali Kecamatan Umpu Semungguk. Data Sekunder adalah data yang bisa dikatakan data kedua yang dimana berupa buku, artikel serta jurnal dan hasil skripsi lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang sampelnya berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan No 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umun di Desa Ojolali telah berjalan sebagaimana mestinya. Dinas pertambangan telah melakukan tugasnya dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendalian usaha tambang di PT Intan Persada. Meskipun implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal, begitupun dari segi perspektif fiqh siyasah Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum di Desa Ojolali telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Pemerintah setempat diharapkan lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya sebab peranan pemimpin sangat berpengaruh bagi kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item