IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Pada Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

REKY, AMANDA SAPUTA (2023) IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Pada Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pariwisata merupakan sektor yang yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia, Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat? Bagaimana Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Fiqh Siyasah. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian. Sumber data sekunder ialah daftar pustaka, buku�buku Fiqh, jurnal-jurnal yang terkait dan relevan dengan judul penelitian. Metode penggumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data melalui observasi rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berfilir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implemtasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya berjalan dengan sebagimana mestinya dengan karena masih minimnya suatu anggaran, adapun perspektif Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat belum juga secera maksimal diterapkan, Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggumg jawab untuk mengolah, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Kesadaran masyarakat juga masih sangat kurang dalam upaya membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia Kata kunci: Pariwisata , Sumber Daya Manusia

Actions (login required)

View Item