PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)

Daryus, Erlian El (2018) PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (905kB)

Abstract

Pekawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana perkawinan di bawah umur ini masih terjadi di Kecamatan Tanjung Raja. Untuk dapat menanggulangi perkawinan di bawah umur tersebut peran PPN sangat dibutuhkan sebab mempunyai tugas pemeriksaan persyaratan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama bagaimanakah Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Raja. Kedua Bagaimana Upaya PPN Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur?. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur. Disamping itu juga Untuk mengetahui upaya PPN dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reserch) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif. Data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dilakukan dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas para calon mempelai dan melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan data, baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya. Selain itu juga untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur upaya PPN adalah dengan cara melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat bahwa minimal umur perkawinan bagi pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga mengenai dampak negatipe dari perkawinan dibawah umur. Sosialisasi bisa dilakukan di majelis taklim, khutbah jum’at, dan pengajian-pengajian. dan juga memberikan bimbingan kepada calon mempelai tentang perkawinan.

Actions (login required)

View Item