PERAN BAGIAN HUKUM TERHADAP PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan)

Muhammad, Alief Ibrahim (2023) PERAN BAGIAN HUKUM TERHADAP PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrument yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan diantaranya penyusunan program pembentukan peraturan daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di Pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan 2) untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian (field research) populasi dari penelitian ini yaitu struktural bagian hukum Kabupaten Way Kanan. Teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi dalam kelompok-kelompok yang homogeny yang disebut strata dan sampel tidak diambil secara acak dari tiap strata tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumalah 2 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan bersifat deskripyif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di Pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan. Sudah mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan program pembentukan peratura daerah. selain itu, peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah. Sudah sesuai dengan pandangan fiqh siyasah, sebab peraturan daerah yang dibuat sudah mengakomodir nilai nilai fiqh iii siyasah didalamnya, sehinga hukum yang diterapkan nanti bisa mewujudkan kemaslahatan ditengah tengah masyarakat. Kata Kunci: Bagian Hukum, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item