IMPLEMENTASI FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 PASAL 4 DAN 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Muhammad, Agi Akbar (2023) IMPLEMENTASI FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 PASAL 4 DAN 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dimana wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada Kepala Desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (fieldresearch) dan penelitian pustaka (Libraryresearch) menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang di kumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa Khepong Jaya benar melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa dan melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan tetapi masih kurangnya trasnparansi dalam hal kriteria yang menyebakan seseorang dapat diangkat dan diberhentian sebagai perangkat desa di Desa khepong jaya. 2). Perspektif Fiqh Siyasah terkait fungsi dan wewenang Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya belum sesuai dengan hukum Islam dimana Kepala Desa Khepong Jaya selaku seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan wewenang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah berlaku adil dalam hal penyelenggaranan namun tidak terbuka dalam hal kriteria sehingga besar kemungkinan adanya peraktik nepotisme yang artinya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah. Kata Kunci : Fiqh Siyasah, fungsi dan wewenang Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. iii ABSTRACK The village apparatus is an element of the village government organizer whose task is to assist the village head in carrying out his duties and authorities in the implementation of government affairs and the interests of the village community where the authority to appoint and dismiss village officials rests with the village head. however, the implementation of this authority must certainly be in accordance with the mechanism that has been regulated in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Equipment. The methods used in this study are field research methods (fieldresearch) and library research (Libraryresearch) using primary data and secondary data with data collection methods through interviews, observation and documentation, the data collected is processed and analyzed qualitatively descriptively. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1). The implementation of the functions and authorities of the Village Head in the Regulation of the Minister of Home Affairs number 67 of 2017 articles 4 and 5 concerning the appointment and dismissal of Village Apparatus in Khepong Jaya Village has not been fully implemented in accordance with the mechanism regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs number 67 of 2017 concerning the appointment and dismissal of Village Apparatus. The Head of Khepong Jaya Village is right to conduct screening and screening or selection of candidates for village officials and consult with the sub-district regarding the appointment and dismissal of village officials, but there is still a lack of transparency in terms of criteria that cause someone to be appointed and dismissed as village officials in Khepong Jaya Village. 2). The perspective of Fiqh Siyasah regarding the function and authority of the Village Head regarding the appointment and dismissal of Village Officials in Khepong Jaya Village is not in accordance with Islamic law where the Head of Khepong Jaya Village as a leader in carrying out the functions and authorities of the appointment and dismissal of village officials has been fair in terms of implementation but is not open in terms of criteria so that there is a high possibility of nepotism which means that it is not fully in accordance with the concept of Fiqh Siyasah. Kata Kunci : Fiqh Siyasah, fungsi dan wewenang Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Actions (login required)

View Item