TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCALONAN KEPALA DAERAH TUNGGAL

Ningsih, Dewi Wardah (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCALONAN KEPALA DAERAH TUNGGAL. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (1MB)

Abstract

Pilkada 2015, terdapat sesuatu yang baru dan berbeda dari pilkada sebelumnya yaitu penyelenggaraannya secara langsung dan serentak. Pilkada serentak lahir setelah disahkannya undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang sebelumnya mengalami perjalanan panjang. Daerah yang akan mengikuti pilkada serentak 2015 sebanyak 269, setelah KPU membuka pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran terdapat tida daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yaitu kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah Utara. Melihat fenomena tersebut banyak pengamat mulai mengeluarkan pendapat tentang apakah pilkada pada tiga daerah yang hanya memiliki satu calon akan tetap dilaksanakan atau tidak mengingat belum ada peraturan undang-undang yang membahas tentang masalah tersebut. Akhirnya setelah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU-XIII/2015 yang didalamnya menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan politis yang bersifat deskriptif. Selain itu, penelitian ini secara umum menggunakan teori hukum dengan mengerucutkan teori tersebut menjadi teori hukum Islam tentang khalifah atau imamah dan didukung dengan prinsip-prinsip hukum untuk menganalisis putusan yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi. Dalam kitab al- ahkam as- sulthaniyah karya Imam al- mawardi dijelaskan bahwa memilih pemimpin untuk sebuah wilayah hukumnya adalah wajib. Perihal hanya terdapat satu calon imam yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam dalam buku tersebut dijelaskan bahwa mayoritas fuqaha dan teolog bersepakat untuk tetap melaksanakan pengangkatan terhadap calon tersebut dengan syarat harus ada persetujuan dari golongan pemilih. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon tunggal ikut dalam pilkada implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya melakukan improvisasi yang berbeda, namun tetap sesuai dengan UUD 1945 yang intinya untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta sesuai dengan konsep pengangkatan Khalifah dalam hukum Islam dengan tujuan utamanya untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat umum.

Actions (login required)

View Item