TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus)

Windy, Dwi Antika (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang bahkan lebih yang sama-sama memiliki kepentingan atas suatau tanah yang mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi semua pihak yang terkait.Sengketa tanah adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang merasa dirugikan atas penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang di selesaikan secara musyawarah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Secara garis besar terdapat banyak sekali permasalahan tanah dianataranya adalah sengketa hak�hak atas tanah, sertifikat ganda, sengketa tanah garapan, sengketa pengadaan tanah, sengketa tanah berkenaan dengan masyrakathukum adat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi peran badan pertanahan nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan dibadan pertanahan nasional Kabupaten Tanggamus, dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peran badan pertanahan nasional sebagai mediator dalam peneyelesaian sengketa pertanahan dibadan pertanahan nasional Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran badan pertanahan nasional sebagai mediator dalam peneyelesaian sengketa pertanahan dibadan pertanahan nasional Kabupaten Tanggamus, dan 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peran badan pertanahan nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan dibadab pertanahan nasional Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis serta data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi data diolah dengan cara editing dan sisitematis dan dianalisis dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator iii Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan berdasarkan peraturan Mentri Agraria/ATR badan Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2020 bahwa kantor Pertanahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukan pengkajian serta himbauan agar masyarakat memperdulikan pengajuan sehingga terhindar dari sengketa pertanahan. Kendala yang dihadapi dalam menanggani masalah sengketa pertanahan sebagai mediator oleh kantor pertanahan Kab.Tanggamus adalah Para pihak yang bersengketa sering tanpa adanya surat kuasa (legal standing Pemohon), Alamat para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa tidak ditemukan, Salah satu pihak ketika sudah dilakukan pemanggilan yang secara patut dan wajar tidak pernah hadir dalam mediasi. Dan Dalam fiqh siy ̅sah mengenai Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan sudah dijalankan dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Meskipun masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan pengaduan terkait sengketa tanah yang dialaminya. Dalam kaitannya dengan siy ̅sah tanfidziyyah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pertaruran Mentri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Kata kunci: Sengketa Pertanahan, Fiqh siyasah, Tanggamus

Actions (login required)

View Item