IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)

REDI, SAPUTRA (2023) IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah mengesahkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Dalam rangka memberikan bantuan landasan dan kepastian hukum penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di Kabupaten Lampung Barat. Dalam peraturan tersebut tercantum kriteria rumah penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu kondisi atap,dinding,luas lantai dan MCK. Namun faktanya di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni walaupun banyak yang sudah sesuai kriteria dan penerima bantuan RS-RTLH ada yang tidak sesuai dengan kriteria khususnya dalam hal luas rumah. Masih banyak kondisi rumahnya yang sama dengan luas rumah yang lebih kecil namun tidak mendapatkan bantuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2018 Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dan data sekunder. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 belum terlaksana dengan maksimal, tidak semua masyarakat yang masuk kedalam kriteria tersebut mendapatkan bantuan RS-RTLH dan dalam ruang lingkup fiqh siyasah termasuk kedalam fiqh siyasah tanfidzi’yyah yaitu pelaksanaan peraturan Bupati Lampung Barat yang dijalankan oleh dinas sosial Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana dengan baik, karena kurang di prioritaskannya rumah calon penerima RS-RTLH yang kondisinya lebih parah dari penerima bantuan. Artinya dinas sosial selaku pelaksana belum Amanah dalam melaksanakan tugasnya. Kata kunci: Peraturan Bupati, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, fiqh siyasah

Actions (login required)

View Item