TINJAUANFIQH SIYASAH TERHADAPKEMITRAANDALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHKAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG (Studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)

PUPUT, PERMATA SARI (2023) TINJAUANFIQH SIYASAH TERHADAPKEMITRAANDALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHKAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG (Studi di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa. Oleh karena itu, kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan pemerintah desa. Pada prateknya kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan antara pemerintah kampung dan BPK di mana keduanya kurang memahami tugas, fungsi keduanya dan kurangnya komunikasi yang baik dalam kemitraan terlebih dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Bumi Nabung Ilir, maka dibutuhkan Kerjasama yang baik antara pemerintah kampung dengan BPK agar kinerja dalam pembangunan kampung dapat terlaksana sesuai program yang direncanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembangunan kampung di Kampung Bumi Nabung Ilir. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dan data sekunder dengan bahan hukum yaitu hukum primer,sekunder dan tersier. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam penelitian. Kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK dalam pembangunan kurang maksimal, karena tingkat kedisiplinan dan amanah pemerintah kampung yang rendah. Dimana kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kampung dengan BPK. Tinjauan fiqh siyasah dalam kemitraan pelaksanaan pemerintah kampung dan BPK belum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah dalam hal ini pemerintah kampung dan BPK kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian sikap pemerintah kampung dan BPK kurang menetapkan sikap bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugas. Kata kunci: pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan , fiqh siyasah

Actions (login required)

View Item